DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah mengajukan permohonan pengadaan SMS Blast.
Pengadaan tersebut untuk menyampaikan berbagai pesan anti korupsi, salah satunya untuk keperluan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan pengadaan SMS Blast ini.
Ali mengatakan, pengadaan SMS Blast tersebut sudah rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan juga dilakukan secara transparan.
"Betul, KPK melakukan pengadaan dimaksud. Pengadaan serupa telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan dilakukan secara terbuka," kata Ali saat dikonfirmasi, Rabu 16 Februari 2022.
Ali menambahkan, bahwa anggaran pengadaan SMS Blast tersebut mengacu pada standar biaya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Dari situs LPSE Kemenkeu, anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan SMS Masking LHKPN Tahun 2022 mencapai Rp 999.218.000.
"Pengadaan ini juga telah dimasukkan dalam rencana anggaran biaya yang mengacu pada standar biaya masukan dari Kemenkeu.
Adapun medium SMS Blast ini untuk menyampaikan berbagai pesan anti korupsi, salah satunya LHKPN," tambahnya.
Dia pun menjabarkan fungsi dari SMS Blast tersebut.
Salah satunya dilakukan untuk wajib lapor dikirim melalui SMS Blast, antara lain Permintaan token; Pemberitahuan LHKPN sudah disubmit; Pemberitahuan LHKPN telah lengkap; Pemberitahuan LHKPN perlu perbaikan; Pemberitahuan pengingat pelaporan LHKPN; Pemberitahuan LHKPN dikembalikan ke draft; Pemberitahuan isi survey e-LHKPN; dan Pemberitahuan validasi data WL (kepada UPL).
"Paket-paket pengadaan KPK dapat diakses secara terbuka melalui LPSE Kementerian Keuangan. Ini bertujuan untuk menjaga trasnparansi keuangan KPK," pungkas Ali. [Democrazy/viva]
