DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Lembaga Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyampaikan hasil riset kepuasan kinerja pemerintah Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma'ruf Amin, termasuk kinerja kementerian di Kabinet Indonesia Maju.
Bagaimana hasil surveinya?
Survei itu dilakukan dengan wawancara melalui sambungan telepon kepada responden pada periode 15-22 Februari 2022, dengan merujuk data populasi sebanyak 196.420 yang dimiliki IPO sejak periode survei di tahun 2019 s.d 2021.
Dari total populasi tersebut terdapat 7.200 responden yang memungkinkan untuk menjadi responden hingga terambil secara acak sejumlah 1.220 responden yang dijadikan informan dalam penelitian periode ini.
Survei ini memiliki margin of error 2.90 persen dengan tingkat akurasi data 95 persen.
Setting pengambilan sample menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat.
Direktur Eksekutif Indoneia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan responden ditanyai kepuasan terhadap kinerja kementerian tanpa melihat nama sosok menterinya.
Berikut pertanyaannya, 'Apakah Bapak/Ibu selama ini merasa puas dengan kinerja kementerian di bawah ini? (%).
Hasilnya Kementerian Sosial mendapat tingkat kepuasan tertinggi dari responden 75%.
Lalu disusul Kementerian Pertahanan 71 persen, Kemenparekraf 68 persen, Kemeneterian BUMN 64 persen, Kementerian PUPR 53 persen, Kementerian Luar Negeri 51 persen. Sisanya seperti Kemenkes berada di tingkat 50 persen ke bawah.
Kemudian responden juga ditanyai pertanyaan, 'menurut pendapat Bapak/Ibu, menteri manakah di bawah ini yang berkinerja paling baik? (%). Hasilnya Prabowo Subianto mendapat penilaian tertinggi yaitu 81,3 persen.
Berikut hasil survei 5 nama menteri berkinerja paling baik:
1. Prabowo Subianto (81,3 persen)
2. Erick Thohir (79,2 persen)
3. Sandiaga Uno (74,6 persen)
4. Tri Rismaharini (72,5 persen)
5. Luhut Binsar Pandjaitan (63,8 persen)
"Ada juga beberapa kementerian yang popularitasnya rendah dan pesepsi kepuasanya juga rendah, bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkan perspektif misalnya Pak Pratikno, Sofyan Djalil, Sakti Wahyu Trenggono, Muhammad Lutfi, Arifin Tafsrif, Siti Nurbaya, Gusti Ayu Bintang Darmavati mendapatkan 0 persen dari penilaian publik terhadap kinerja kementerian yang dianggap baik," katanya.
Responden ditanyai juga terkait isu apakah pergantian menteri masih diperlukan atau tidak.
Berikut pertanyaannya, 'menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah masih diperlukan pergantian Menteri di Kabinet Indonesia Maju saat ini? (%)'.
Hasil survei itu sebanyak 11 persen responden menjawab sangat perlu reshuffle, 41 persen menjawab perlu adanya reshuffle, 12 persen menjawab sangat tidak perlu, dan 36 persen menjawab tidak perlu reshuffle.
"Yang menyatakan masih perlu adanya reshuffle itu 11 persen tapi yang nyatakan perlu (perlu pergantian/reshuffle) 41 persen, berarti total ada 52 persen menyatakan reshuffle diperlukan, mungkin tidak begitu dominan tapi ada harapan publik bahwa reshuffle masih mungkin dilakukan di sisa jabatan presiden," kata Dedi, dalam diskusi yang ditayangkan di YouTube MNC Trijaya FM, Sabtu (26/2/2022).
"Kemudian kami juga tanya secara detail kira-kira menteri-menteri mana yang dianggap punya kelayakan untuk diganti, yang tertinggi Menteri Agama dengan persepsi publik 62 persen diharapkan untuk reshuffle," katanya.
Survei IPO membagi beberapa kelompok nama menteri tersebut ke berbagai bidang, seperti bidang ekonomi 42 persen responden menilai Menaker Ida Fauziyah diganti.
Kemudian bidang politik hukum dan keamanan sebanyak 38 persen responden menilai Menkum HAM Yassona dan 29 persen responden menilai Mahfud Md layak diganti.
Selanjutnya di bidang maritim/investasi 29 persen responden menginginkan Menteri KKP Wahyu Trenggono diganti, dan bidang PMK sebanyak 62 persen responden menilai Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas diganti.
Menurut Dedi, tingginya responden yang menginginkan pergantian Menag terkait polemik pernyataannya yang beberapa kali dikritik masyarakat, namun karena survei tersebut pada 15-22 Februari, menurut Dedi tingginya responden yang menginginkan pergantian Menag bukan dipengaruhi polemik pengaturan toa masjid yang baru-baru ini terjadi. Sedangkan Menaker Ida Fauziah juga dinilai layak diganti karena cenderung berkonflik dengan buruh.
"Ini belum (pengaturan toa masjid) karena survei ini selesai 22 Februari jadi toa belum masuk mungkin kalau sekarang bisa makin meningkat dratis. Kedua Ida kalau Ida ini memang sejak konflik buruh termasuk UU Cipta Kerja ini Ida Fauziyah sudah sering dimention menteri yang layak direshuffle dengan keinginan publik sebesar 42 persen," imbuhnya.
"Ada yang mendapat 38 persen yaitu Yassona Laoly, 29 persen Sakti Wahyu Trenggono dan Mahfud MD. Artinya dengan kondisi ini saya kira mestiya dapat dilihat apa yang dilihat publik, yang dinilai publik itu sesekali punya argumentasi yang rasional bahwa situasi kondisi kerja yang sulit, termasuk juga polemik yang sering digaungkan Yaqut Cholil Qoumas dan termasuk kondisi hukum yang rendah faktanya menteri hukumnya juga diharapkan reshuffle bahkan termasuk juga Menko Polhukamnya yaitu Mahfud Md, tapi yang menariknya bahwa ini sering kali tidak terpengaruh terhadap kinerja Presiden Jokowi," tuturnya. [Democrazy/dtk]
