DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - SMS yang mengatasnamakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ramai menjadi perbincangan publik di media sosial.
Pesan dari Firli Bahuri itu berisi kata-kata mutiara, bukan pendidikan antirasuah atau berkaitan dengan pencegahan korupsi.
"Manusia sempurna bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah, tetapi manusia yang selalu belajar dari kesalahan. Ketua KPK RI,” demikian isi SMS blast yang diposting akun @robi_zam-zam di Twitter.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga Firli Bahuri tengah memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk mendapat simpati masyarakat.
"Sejak awal ICW menduga bahwa Firli Bahuri sedang memanfaatkan posisi dan jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menaikkan popularitasnya di tengah masyarakat," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (15/2/2022).
"Jadi, kami tidak heran lagi jika kemudian terdapat SMS yang mengatasnamakan Firli Bahuri dengan pesan-pesan moral seperti itu," sambungnya.
Dengan SMS itu, Kurnia mengatakan, Firli Bahuri bertindak layaknya seorang politikus.
Jauh sebelum isu SMS merebak, imbuhnya, Firli juga diketahui juga sempat menjadi koki dan menunjukkan bakat memasak nasi goreng.
"Tidak hanya itu, dalam suatu kesempatan Firli pernah mendampingi mantan Menteri Sosial juga saat membagi-bagikan bansos kepada masyarakat," kata Kurnia.
Atas dasar penyebaran SMS dimaksud, Kurnia menyarankan agar Firli Bahuri diperiksa Dewan Pengawas KPK.
"Karena diduga melanggar Pasal 8 ayat (1) Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 terkait larangan bagi Insan KPK mencari popularitas dalam pelaksanaan tugas," kata dia.
Sebelumnya, KPK sudah mengakui melakukan tender pengadaan SMS masking atau SMS blast untuk tahun 2022 senilai Rp999.218.000.
"Betul, KPK melakukan pengadaan dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (14/2/2022).
Ali menerangkan, pengadaan SMS blast telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan dilakukan secara terbuka.
Pengadaan itu juga telah dimasukkan dalam rencana anggaran biaya yang mengacu pada standar biaya masukan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sementara, tujuan diadakannya program tersebut adalah supaya KPK bisa menyampaikan pesan antikorupsi kepada masyarakat secara masif.
"Adapun medium SMS Blast ini untuk menyampaikan berbagai pesan antikorupsi, salah satunya LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)," kata Ali.
Secara terperinci, Ali mengungkapkan, terhadap satu wajib lapor nantinya bisa dikirimi SMS beberapa kali, yaitu permintaan token, pemberitahuan LHKPN sudah disubmit, pemberitahuan LHKPN telah lengkap, pemberitahuan LHKPN perlu perbaikan, pemberitahuan pengingat pelaporan LHKPN, pemberitahuan LHPN dikembalikan ke draft, pemberitahuan isi survey e-LHKP, dan pemberitahuan validasi data WL (kepada UPL).
"Informasi terkait paket-paket pengadaan KPK dapat diakses secara terbuka melalui LPSE Kemenkeu, silakan publik untuk mengawasi," kata dia.
Diberitakan, PT Elpia Internusa Sistematika berhasil memenangkan tender pengadaan SMS masking LHKPN tahun 2022 untuk KPK.
Berdasarkan situs www.lpse.kemenkeu.go.id perusahaan ini berhasil menang dengan harga penawaran dan harga terkoreksi dalam proyek ini mencapai Rp851.554.000.
Berdasarkan situs itu, KPK membuka tender pengadaan SMS itu sejak 15 Oktober 2021 menggunakan sistem gugur dan harga terendah.
Di mana total pagu paket itu mencapai Rp999.218.000 menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Sebanyak 19 perusahaan mencoba mengikut tender ini.
Kebanyakan dari mereka gugur di persyaratan kualifikasi administrasi, karena usahanya tidak sesuai dengan bidang yang disyaratkan. [Democrazy/kba]
