DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Chief Executive Officer (CEO) Arsari Group Hashim Djojohadikusumo mengaku terkejut, dirinya disebut oleh ekonom senior Faisal Basri bagian dari oligarki dan menerima banyak proyek dari pemerintah, khususnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Saya terkejut dan kecewa karena nama saya disebut-sebut seolah-olah bagian dari oligarki dan dapat rezeki dari pemerintah, dapat pembagian proyek dari pemerintah," ujarnya kepada awak media, Selasa (8/2/2022).
Hashim mengakui memiliki sejumlah lahan di IKN Nusantara.
Beberapa proyek memang tengah berjalan, akan tetapi dimulai jauh sebelum adanya rencana pemindahan ibu kota. Misalnya mengenai proyek air bersih.
Hashim menjelaskan, pengembangan proyek air bersih di Kalimantan yang di bawah naungan anak perusahaannya, PT Arsari Tirta Pradana telah dikembangkan sejak 2015-2016, tiga tahun sebelum IKN baru ditetapkan di Kalimantan Timur oleh Presiden Joko Widodo pada 2019.
Adapun nilai proyek air bersih yang dikembangkan perusahaannya itu, kata Hashim nilainya mencapai US$ 330 juta.
Kendati demikian, saat ini belum ada satu pun kontrak yang ditandatangani antara PT Arsari Tirta Pradana dengan pemerintah terkait proyek air bersih di IKN.
Hashim mengaku bahwa kontrak air bersih untuk IKN tersebut hingga hari ini belum ada atau dilayangkan dari pemerintah, karena saat ini Hashim masih menunggu pembentukan Otorita IKN.
"Kami menunggu itu. Kami disuruh Pak Suharso (Menteri PPN/Kepala Bappenas) menunggu terbentuknya itu dulu," jelasnya.
Hashim juga membantah bahwa perusahaan miliknya akan membangun pelabuhan di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Hashim yang juga merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan, hingga saat ini belum ada keinginan dari dirinya untuk membangun pelabuhan di Balikpapan.
"Maaf itu tidak benar, itu hoax, fake news," ujarnya.
Hashim menceritakan, pada 2007 dirinya membeli tanah seluas 265.000 hektar (ha) di dekat Balikpapan.
Tanah tersebut dibeli dari perusahaan kayu dan perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan asal Amerika Serikat (AS).
"Saya beli 2007, termasuk komplek yang ada dermaga untuk menampung kapal-kapal besar mengangkut kayu," ujarnya.
"Menurut saya itu bukan pelabuhan, itu dermaga. Dan saya sama sekali tidak ada rencana bangun pelabuhan," kata Hashim melanjutkan.
Kendati demikian, jika ada tawaran dari pemerintah yang memikat dirinya untuk membangun pelabuhan.
Tidak ada salahnya menurut Hashim dirinya juga membangun pelabuhan.
"Tapi kalau mau ditawarkan dari pemerintah, saya kan seorang pengusaha. Tapi, saya belum ada rencana," jelasnya. [Democrazy/cnbc]
