DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Salah satu orang tua siswa, Aisyah (bukan nama sebenarnya) mengeluhkan anaknya yang kelas 5 di SD Inpres Tidung 2, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, mendapat tugas kliping soal vaksin sebanyak 75 lembar.
Selain Aisyah, ia menyebut ada beberapa orang tua murid yang juga mengeluhkan hal serupa namun takut untuk bersuara.
Aisyah menyebut tugas tersebut diberikan terhadap anaknya lantaran belum melakukan vaksinasi Covid-19.
Di sisi lain, kata dia, siswa lain yang sudah melakukan vaksinasi justru diliburkan selama 2 hari.
“Setahu saya tidak aturan apa pun yang seperti itu. Kalau ada tugas tidak apa-apa, tapi tugas yang wajar,” kata Aisyah, Selasa, 8 Februari 2022.
Ia menduga hal itu terjadi seiring dengan target vaksinasi anak tiap sekolah 100 persen di Kota Makassar.
Menurutnya, hal itu tak seharusnya dipaksakan.
“Anaknya mauji di vaksin tapi tidak di sekolah, tapi di luar sekolah karena kondisi anak lagi demam,” paparnya.
Sebelumnya ia sudah mendatangi sekolah, melihat proses vaksinasi di sekolah.
Ia hendak memastikan proses vaksin berjalan dengan baik.
Tak berselang lama, ia mengatakan sudah berinisiatif mengantar anaknya untuk melakukan vaksinasi di sekolah, Kartu Keluarga pun sudah di siapkan. Hanya saja, pada sore hari anaknya jatuh.
“Paginya saya pegang badannya dan dia deman,” tuturnya.
Ia pun berharap tak ada deskriminasi dan meminta pihak sekolah tak membebankan tugas yang tak masuk akal terhadap siswa yang belum vaksin.
“Kepala sekolah pernah bilang anak-anak yang dapat beasiswa, dana bos akan di-stopkan kalau tidak vaksin,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin mengatakan sudah konfirmasi terhadap pihak sekolah.
Berdasarkan informasi yang dia dapat, tugas kliping tersebut tak dipaksakan bagi yang mau mengumpulkan.
“Itu tidak dipaksakan, kliping soal Covid-19. Saya bilang hentikan itu karena ada mis komunikasi,” sebutnya.
Muhyiddin menegaskan tak ada deskriminasi terhadap anak yang sudah dan belum melakukan vaksinasi dalam proses pembelajaran di sekolah.
Terkait dengan pencabutan dana BOS lantaran siswa belum vaksinasi, Muhyiddin menuturkan tak boleh ada yang mengeluarkan kebijakan di luar dari regulasi.
“Saya sudah bilang di luar dari SOP jangan coba-coba main, tidak ada kaitannya dengan dana BOS, kalau ada terdaftar anaknya tak mungkin bisa dicabut,” tutur Muhyiddin. [Democrazy/terkini]
