DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta tidak ada pejabat yang bermain-main terkait proyek bendungan Bener.
"Yang ingin saya tekankan, abdikan diri kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Buang pikiran yang kira-kira akan menyulitkan di lapangan. Apakah bisnis, kepentingan pribadi dan sebagainya.
Jangan ada yang bermain-main, ini bicara Merah Putih dan kita kontribusikan untuk masyarakat. Saya serius soal ini," tegas Ganjar, dalam rapat terkait proyek pembangunan Bendungan Bener, Senin (14/2).
Rapat ini digelar usai Ganjar mendatangi Desa Wadas dan mendengarkan masukan serta cerita-cerita dari masyarakat yang menolak pembangunan bendungan tersebut.
Hadir dalam rapat itu, Kepala Kanwil BPN Jateng, Kepala BBWS Serayu Opak dan jajaran OPD di lingkungan Pemprov Jateng.
Ganjar meminta para pihak yang terlibat untuk melakukan evaluasi.
Evaluasi itu ia dapat usai mendapat masukan dari masyarakat langsung saat ia datang ke Wadas.
Ditegaskannya, evaluasi harus fokus pada tiga hal. Yakni evaluasi teknis terkait proyek pembangunan Bendungan Bener.
Semua pihak diminta melakukan evaluasi terkait cara pendekatan dan membuka lebar-lebar ruang dialog.
"Saya sendiri sudah membuktikan, kemarin ke sana (Wadas) sambutan masyarakat baik.
Mereka yang kontra bisa saya ajak komunikasi baik-baik. Intinya cara pendekatannya harus smooth, tidak boleh ada kekerasan kecuali ada ancaman," tegas Ganjar.
Menurut Ganjar, sejak awal sudah ada kesepakatan bahwa tidak boleh ada kekerasan.
Sehingga kalau terjadi kekerasan seperti saat itu, Ganjar menyerahkan pada kepolisian untuk melakukan evaluasi.
"Kami serahkan ke Kapolda, monggo dievaluasi. Karena desain awal, kami sepakat tidak ada kekerasan. Bahwa kemudian di lapangan terjadi, sangat mungkin itu.
Jadi monggo Kapolda melakukan evaluasi sendiri, sehingga nanti secara institusional kita bisa memberikan dukungan dengan baik," katanya.
Dia juga meminta BPN dan BBWS lebih proaktif dalam penyelesaian problem proyek itu.
Sejumlah hal teknis seperti pembayaran ganti rugi pada masyarakat yang sudah setuju, harus segera dilakukan agar masyarakat tenang.
"Yang sudah setuju segera dibayarkan, yang belum setuju kita hormati dan kita ajak bicara.
Bagaimana teknisnya, bagaimana kondisi pasca ditambang, aspek lingkungan seperti apa dan lain sebagainya agar semua memahami," tegasnya.
Pemprov Jateng, kata dia, sudah siap melakukan pendampingan pada warga Wadas.
Informasi yang diterima saat ia ke Wadas, banyak masyarakat trauma, anak-anak jadi sasaran bullying.
"Kami siap bantu, semua OPD saya perintahkan turun. Kalau masyarakat setuju, besok langsung kita terjunkan untuk mendampingi perempuan, anak, membantu program pengentasan kemiskinan, memberikan trauma healing dan sebagainya," pungkasnya. [Democrazy/rmol]
