DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menyayangkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo soal insiden di Desa Wadas, Purworejo, Jateng.
Sudirman curiga ada kecenderungan dari Mahfud dan Ganjar untuk menutupi keadaan yang sebenarnya terjadi di Desa Wadas.
"Pada saat saya melihat itu, pasti ada yang salah dan terlebih lagi seketika melihat penjelasan Pak Menko Mahfud dan juga Pak Gubernur Ganjar ada kecenderungan menutupi keadaan," jelas Sudirman dalam paparannya, Selasa, (15/2/2022).
Sudirman menyayangkan pernyataan dari Mahfud.
Menurut Sudirman, seharusnya Mahfud meredam emosi publik atas insiden Wadas, bukan menutupi keadaan.
"Sayang betul ya Pak Menko yang seharusnya mendinginkan publik, tapi malah justru cenderung menutupi keadaan," katanya.
Sudirman menyatakan seharusnya Mahfud menjelaskan keadaan di Wadas secara apa adanya.
Sudirman juga mengatakan situasi di Wadas sangat rumit dan ada masalah berupa komunikasi yang terhambat.
"Cenderung mensimplifikasi situasi seolah-olah tidaklah rumit. Padahal, dalam krisis manajemen itu, yang pertama-tama kita mesti menjelaskan apa adanya karena semakin ditutupi, letupan-letupan berikutnya semakin kredibilitas dari si pengelola krisis makin turun," ujar Sudirman.
"Karena itu terlihat betul begitu datang Komisi III, Komnas HAM ternyata situasi begitu rumit dan itu jelas sekali ada saluran komunikasi yang tersumbat," sambungnya.
Sementara itu, Sudirman mengatakan ada informasi yang tidak ditanggapi dengan baik oleh para pengambil keputusan, baik di skala Jawa Tengah maupun nasional.
"Ada info yang tidak ditanggap dengan baik oleh para pengambil keputusan, baik di level Jawa Tengah maupun nasional dan kita memang harus mendukung proses pembangunan karena pembangunan itu adalah salah satu cara memajukan rakyat," imbuh Sudirman.
Sebelumnya, Komnas HAM mengungkap adanya empat temuan awal terkait insiden di Desa Wadas.
Komnas HAM menyebut temuan pertama ialah adanya dugaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat pengamanan pengukuran di lahan warga.
"Pertama saya mengonfirmasi betul ada kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian pada saat pengamanan pengukuran di lahan warga yang sudah setuju. Itu saya konfirmasi," jelas Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. [Democrazy/tmp]
