DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan mengungkapkan berpindahnya Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia.
Sebelumnya, Pemerintah telah resmi mengesahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN).
Pengesahan UU IKN menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memindahkan ibu kota negara (IKN) baru ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Pemerintah sangat serius membangun di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Berpindahnya IKN akan menjadi sejarah baru untuk Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/2/2022).
Budi Gunawan mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan IKN ke Kaltim.
Menurutnya, langkah tersebut dapat mengubah stigma bahwa Indonesia hanya pulau Jawa.
"Bahwa Indonesia memiliki luas yang melimpah dengan ekosistem yang luar biasa. Maka bapak Presiden ingin tidak ada kesenjangan antara pulau Jawa dan lainnya," ujarnya.
Tak hanya Budi Gunawan, perpindahan IKN juga mendapat dukungan dari Ketua Umum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (PASAK), Surpani.
Menurutnya, pemindahan IKN sudah melalui kajian mendalam. Surpani merupakan satu-satunya penulis tesis mengenai peranan parpol dalam rangka mendukung perpindahan IKN.
"Jadi bicara perpindahan IKN, ini berdasarkan kajian mendalam. Dan saya sebagai pendiri PASAK, adalah satu-satunya penulis tesis tentang peranan partai politik dalam rangka mendukung perpindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim. Oleh karena itu, benang merahnya cukup panjang," kata Surpani.
Surpani menerangkan, alasan mengapa Provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai IKN adalah karena letak geografisnya.
Kalimantan Timur tidak berada di lempengan gempa sehingga jarang terjadi bencana.
"Pertama, Kaltim secara geografis berada di tengah Indonesia bagian barat dan timur, dan berada di jalur khatulistiwa. Kedua, berdasarkan kajian geografis, Kaltim tidak ada sesaran untuk terjadi gempa. Yang ketiga, lokasi Kaltim masih luas untuk dikembangkan menjadi Ibu Kota modern dan profesional," ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Presiden BEM Universitas Mulawarman Abdul Muhammad Rachim yang mendukung upaya pemerintah membangun IKN di Kaltim.
Meskipun begitu, ia meminta agar pemerintah transparan dalam proses pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Apalagi terkait dengan lingkungan hidup di daerah tersebut.
Tak hanya lingkungan, berbagai aspek seperti sosial budaya masyarakat setempat juga perlu diperhatikan oleh pemerintah.
Supaya perpindahan IKN ke Kalimantan tidak merugikan masyarakat setempat.
"Diharapkan pemindahan IKN tidak merugikan masyarakat setempat serta memperhatikan aspek lingkungan hidup di hutan Kalimantan, termasuk masalah sosial budaya," tutupnya. [Democrazy/dtk]
