DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mendorong peningkatan investasi daerah yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha asli daerah.
Hal ini mendorong pemerataan ekonomi agar tidak lagi dikuasai segelintir kelompok.
Bahlil mengatakan, Kementerian Investasi sudah membuat peraturan agar ada kolaborasi antara investor langsung dengan pengusaha daerah, terutama dengan UMKM setempat.
Dia melarang keterlibatan pengusaha asal Jakarta dengan investasi daerah.
"Sudah cukup daerah hanya dijadikan objek, mereka harus berada jadi tuan di negeri sendiri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi ekonomi di daerah tersebut," ujar Bahlil saat Seremoni Penghargaan Capaian Realisasi Investasi kepada Pemerintah Daerah, Rabu (16/2).
Dia mencontohkan salah satu proyek mangkrak yang ada di Cilegon, Banten, yaitu LOTTE Chemical Indonesia New Ethylene Project (LINE Project).
Investasi senilai Rp 6 triliun tersebut sudah selesai dengan berkolaborasi dengan pengusaha asli Cilegon.
"Tidak bisa lagi kue ekonomi hanya dikuasai sekelompok orang. Bapak Presiden memerintahkan kita kue itu dibagi dan diarahkan kepada pemerataan. ini juga yang kita lakukan melalui kolaborasi dengan UMKM," tegas Bahlil.
Pemerataan ekonomi yang diutamakan Bahlil tersebut membuahkan hasil, di mana capaian realisasi luar Pulau Jawa selama tahun 2021 lebih besar dari capaian di Pulau Jawa, yaitu dengan presentasi 52 persen.
Bahlil pun mendorong para kepala-kepala daerah untuk mengejar target investasi di 2022 yaitu sebesar Rp 1.200 triliun.
Angka tersebut naik 30 persen dari capaian realisasi di 2021 sebesar Rp 900 triliun.
"Ini beban paling besar, Rp 1.200 triliun sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen. Saya butuh kerja sama baik, dan investasi yang kita dorong berorientasi pada transformasi ekonomi, mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah," tutur dia.
"Kita dorong Indonesia jadi negara industrial. Banyak negara yang enggak pengin Indonesia maju dengan berbagai kebijakan yang mereka buat. Sejak 17 Agustus 1945, kita tidak lagi dijajah negara lain, kita berdaulat untuk membuat keputusan untuk kemandirian kita sendiri," imbuh Bahlil. [Democrazy/kmp]
