DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak senang menterinya berbicara atau persentasi terlalu lama dalam rapat terbatas ataupun sidang kabinet.
Hal itu disampaikan Pramono Anung dalam Podkabs (Podcast Kabinet dan Setkab) yang tayang perdana di YouTube Sekretariat Kabinet, Jumat (4/2/2022).
"Presiden (Jokowi) adalah presiden yang enggak seneng basa basi. Enggak senang menterinya ngomong terlalu lama, yang penting adalah substansinya apa dan apa yang harus beliau putuskan,” katanya.
Pramono menambahkan, pelaksanaan Sidang Kabinet sebagai forum pengambilan keputusan berlangsung sangat efektif.
Dalam waktu yang sangat singkat, para menteri harus dapat memaparkan substansi yang ingin disampaikan.
Ia mencontohkan, untuk satu Rapat Terbatas secara keseluruhan dialokasikan waktu satu jam.
“Jadi satu Ratas itu kita alokasikan waktu satu jam," katanya.
Pramono mengatakan salah satu tugasnya menjadi Seskab adalah mengelola penyelenggaraan Sidang Kabinet, termasuk Rapat Terbatas, yang merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan pada kabinet pemerintahan di Indonesia.
“Semua keputusan (diambil) di Sidang Kabinet. Termasuk mulai dari urusan vaksin, urusan evaluasi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), itu semuanya oleh Presiden diputuskan dalam Sidang Kabinet,” ujarnya.
Dalam Sidang Kabinet kata dia para menteri akan memaparkan usulan kebijakan untuk kemudian diputuskan oleh Presiden.
Misalnya saat Presiden memutuskan harga minyak goreng, minyak curah menjadi Rp14 ribu.
Keputusan tersebut diambil setelah Presiden mendengar sejumlah usulan dari Menterinya.
Pramono menegaskan, pihaknya berperan sebagai ketua kelas dalam kabinet pemerintahan.
Dalam penyelenggaraan Sidang Kabinet, Seskab menentukan para menteri yang dapat menyampaikan paparan beserta alokasi waktu paparannya berdasarkan prioritas substansinya.
“Kalau topiknya menarik, itu yang daftar (untuk presentasi) bisa puluhan. Padahal waktunya yang kita kasih kesempatan mungkin hanya 4-5 orang. Itu harus kita pilih. Kita harus tahu menteri mana yang substansinya lebih dibutuhkan oleh Presiden, based on priority,” katanya. [Democrazy/dtk]
