DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kerumunan yang tercipta karena kunjungan kerja Presiden Joko Widodo tengah menjadi sorotan publik.
Pasalnya dilakukan di tengah kekhawatiran menyebarnya varian baru virus corona.
Terakhir saat melakukan kunjungan kerja di Pasar Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Rabu 2 Februari 2022 yang lalu.
Kemudian disaat yang hampir bersamaan beberapa kelompok masyarakat juga dikenakan teguran dan sanksi akibat menyebabkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan.
Namun Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan untuk Jokowi tidak dapat diberi sanksi.
Sebab sebagai seorang presiden, beliau memiliki hak imunitas.
“Jokowi tentu tidak dapat didenda, bahkan tidak dapat disebut melanggar, karena Presiden punya hak imunitas. Tetapi, Jokowi gagal menjadi teladan bagi ketertiban umum,” ujar Dedi Sabtu 5 Februari 2022.
Namun yang disayangkan oleh Dedi yaitu seharusnya pemimpin memberikan contoh ke publik agar mau menerapkan protokol kesehatan karena kesadarannya.
Situasi seperti itu akan memicu ketidakpercayaan publik kepada pemerintah hingga tidak percaya lagi pada pandemi.
“Presiden seharusnya lebih mampu menghormati kewajiban publik taat protokol kesehatan, tidak justru memperlihatkan pelanggaran dengan sewenang-wenang,” ujar Dedi lebih lanjut.
Sementara itu dilansir dari detik.com, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut warga sangat antusias bertemu presiden.
Padahal sejumlah paspampres dan aparat telah berusaha menghalau warga untuk berkerumun.
Namun Heru memastikan rombongan presiden terus menerapkan protokol kesehatan. Tes COVID-19 dilakukan secara berkala.
“Rombongan kepresidenan setiap hari di antigen sebelum. Berangkat semua PCR Swab dan setiap pagi antigen dan tentunya prokes,” ucap Heru. [Democrazy/terkini]
