DEMOCRAZY.ID - Pembengkakan biaya proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengharuskan Menteri BUMN Erick Thohir mengirimkan permohonan audit ke BPKP. Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ariyanto Wibowo mengatakan, pihaknya sudah menerima permohonan audit dari Erick Thohir. “BPKP sudah ada permintaan dari Menteri BUMN ke BPKP Desember lalu, dan BPKP telah melakukan reviu mulai akhir Desember 2021,” ujar Ariyanto, Selasa (8/2). Berdasarkan internal review korporasi pelaksana KCJB, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pembengkakan biaya diproyeksikan sebesar 1,675 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 23 triliun, dari sebelumnya 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 27 triliun. Ariyanto memastikan, BPKP akan mengamati initial budget dan usulan budget terbaru dari KCIC tersebut, yang menyebabkan adanya cost overrun. “Apakah telah didukung dengan perhitungan yang be...
DEMOCRAZY.ID - Pembengkakan biaya proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengharuskan Menteri BUMN Erick Thohir mengirimkan permohonan audit ke BPKP. Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ariyanto Wibowo mengatakan, pihaknya sudah menerima permohonan audit dari Erick Thohir. “BPKP sudah ada permintaan dari Menteri BUMN ke BPKP Desember lalu, dan BPKP telah melakukan reviu mulai akhir Desember 2021,” ujar Ariyanto, Selasa (8/2). Berdasarkan internal review korporasi pelaksana KCJB, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pembengkakan biaya diproyeksikan sebesar 1,675 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 23 triliun, dari sebelumnya 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 27 triliun. Ariyanto memastikan, BPKP akan mengamati initial budget dan usulan budget terbaru dari KCIC tersebut, yang menyebabkan adanya cost overrun. “Apakah telah didukung dengan perhitungan yang be...