DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin menyampaikan salah satu tantangan besar umat Islam adalah terkait kemandirian umat.
Jika umat Islam tidak mandiri, kata Wapres, maka umat Islam bisa jadi generasi umat yang lemah.
Menurutnya, di tengah arus globalisasi saat ini, kemandirian umat menjadi titik lemah.
Kenapa umat Islam tidak mandiri? Hal itu terjadi akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Hal itu diungkapkan Wapres saat menerima audiensi secara virtual para ulama organisasi Islam Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) Pusat, Senin (14/2/2022).
Di hadapan para ulama itu, mantan Ketua MUI ini juga mengatakan pentingnya peran berbagai pihak untuk menguatkan kemandirian umat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.
Hal ini, kata Maruf, bisa menjadikan umat Islam di Indonesia mampu bersaing secara global.
"Saya kira kemandirian umat itu berarti melakukan penguatan, takwiyatul ummah, terutama di dalam pendidikan maupun ekonomi," ujarnya, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima dari Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden dikutip Antara, Selasa (15/2/2022).
Wapres mengharapkan DDII yang merupakan ormas yang bergerak untuk umat, salah satunya di lembaga pendidikan terus berperan meningkatkan kemandirian umat melalui peningkatan kualitas pendidikan.
"Kita berharap Dewan Da'wah dapat meningkatkan kualitas pendidikan umat, yang saat ini menjadi tantangan dalam persaingan global," paparnya.
Di samping itu, kata Wapres, penguatan umat juga harus dilakukan dengan pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi terutama ekonomi syariah.
"Sejalan dengan itu, pemerintah juga sedang mengembangkan penguatan ekonomi dan keuangan syariah supaya sesuai dengan prinsip ajaran Islam," katanya lagi.
Adapun empat fokus yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut, kata Wapres, adalah pengembangan industri halal, pengembangan industri keuangan, penguatan dana sosial Islam terutama zakat dan wakaf, dan pengembangan usaha yang berbasis syariah.
"Khusus terkait pemberdayaan umat, saat ini sedang kita coba, pertama melakukan inkubasi atau menumbuhkan pengusaha-pengusaha Muslim di daerah-daerah, kedua melakukan penguatan pengusaha-pengusaha yang sudah ada, dan ketiga melakukan migrasi pengusaha-pengusaha yang masih konvensional kepada syariah," ujarnya.
DDII Undang Wapres di Rakornas Ulama
Ketua Pembina DDII, Prof Didin Hafidhuddin menyampaikan maksud DDII beraudiensi dengan Wapres adalah untuk mengundang Wapres menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DDII yang akan diselenggarakan pada 24 hingga 26 Februari 2022 di Padang, Sumatera Barat.
Tujuan rakornas tersebut untuk melakukan konsolidasi dan sosialisasi membangun kesepahaman antarpengurus DDII dari pusat hingga daerah, serta meningkatkan komitmen dan kinerja baik secara kualitas dan kuantitas untuk kepentingan bangsa dan umat.
"Pada kesempatan itu, kami mengharapkan Bapak berkenan memberikan tausiah atau arahan kepada para peserta yang berasal dari 32 provinsi di Indonesia," ujarnya berharap.
Ketua Umum Dewan Da'wah Adian Husaini menyampaikan saat ini DDII sedang menguatkan fungsi sebagai lembaga dakwah dan pendidikan.
Adian mengatakan saat ini DDII mengoordinasikan ribuan da'i yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia khususnya di daerah-daerah pelosok dan perbatasan.
Di antara ribuan da'i tersebut, menurut Adian, terdapat ratusan da'i yang dibekali pendidikan khusus hingga tingkat sarjana melalui kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi.
"Sekarang kami sedang melakukan pengaderan sekitar 885 calon da'i tingkat S-1, dan semua diberikan beasiswa secara penuh," katanya lagi. [Democrazy/ktv]
