DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menganggap kinerja kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Wawali) Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa, selama setahun pertama masih menyisakan berbagai catatan.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solo, Daryono, menerangkan catatan pertama terkait penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya.
"Capaian PAD pada tahun 2020 sebesar Rp 475 miliar dan capaian PAD pada tahun 2021 sebesar Rp 408 miliar. Padahal kondisi pandemi berangsur membaik dan mereda," terang Daryono, melalui keterangan tertulis, Kamis (24/02/2022).
Catatan kedua, menyoroti angka kemiskinan pada 2021 yang meningkat dibanding 2020.
“Tahun 2020 sebesar 9,03 persen dan meningkat menjadi 9,4 persen di tahun 2021 atau 48.790 penduduk.”
Daryono bahkan menyebut, selisih kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,37 persen itu adalah kenaikan tertinggi untuk tingkat kota di Jateng.
PKS juga menyoal realisasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di tahun 2021 yang baru berkisar 7,60 persen dari luas wilayah kota. Padahal target capaian RTH adalah sebesar 20 persen.
Di satu sisi, Pemkot terus melepas aset tanah miliknya sehingga kebijakan itu menjadi tantangan bagi terwujudnya RTH.
Catatan keempat menyoal gaya komunikasi Gibran. Sebagai pemimpin, Gibran dianggap PKS kurang ngemong.
“Contohnya dalam penataan sentra IKM Gilingan. Gaya komunikasi intimidatif juga terlihat saat meninggalkan mobil dinas di sekolah dan memecat Lurah Gajahan tanpa mekanisme yang bertahap," tandas Daryono.
Terakhir, PKS menyoal ketertiban administrasi terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemkot Solo.
Sebab dalam pembahasan APBD 2022, Pemkot Solo masih menggunakan nomenklatur lama.
"Catatan ini seharusnya menjadi perhatian, agar pemerintahan Mas Wali (Gibran) ke depan lebih baik lagi. Terlebih Mas Wali mempunyai privilege sebagai putra Presiden RI," tandas Daryono. [Democrazy/kmp]
