Anggota DPR: Kami Tak Pernah Diajak Kementerian Bahas Permenaker Pencairan JHT

DEMOCRAZY.ID - Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2/2022 yang mengatur pencairan dana Jaminan Hari Tua ( JHT ) pada usia 56 tahun menimbulkan penolakan dari sejumlah kalangan, khususnya pekerja.  Komisi IX DPR sebagai mitra kerja Menaker Ida Fauziyah mengaku tidak pernah mendapatkan informasi rencana penerbitan beleid tersebut, apalagi diajak membahas materinya.  "Dalam rapat-rapat dengan Menaker yang dilakukan dalam masa persidangan terakhir itu, sudah ada beberapa keputusan yang diambil bersama.  Salah satu keputusan itu bunyinya itu adalah bagaimana agar Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berupaya keras dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja, termasuk diantaranya melakukan harmonisasi, sinkronisasi dan penyempurnaan aturan perundang-undangan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan," kata anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay dalam Polemik MNC Trijaya FM yang bertajuk "Quo Vadis JHT" secara daring, Sabtu (19/2/2022). &