DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kisruh yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah diyakini akan sangat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap Ganjar Pranowo.
Belakangan, kisruh di Desa Wadas memang dikaitkan dengan Ganjar dan gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Aktivis Perempuan, Putri Khairunnisa menilai, kisruh Desa Wadas memang tidak bisa dilepaskan dari sosok Ganjar yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Terlebih, kasus di sana diwarnai oleh tindakan penangkapan bahkan pelanggaran HAM, hingga muncul beberapa akun media sosial terkait kondisi terkini di Desa Wadas.
“Kasus Desa Wadas telah menjadi perbincangan hangat dikarenakan adanya indikasi pelanggaran HAM aparat terhadap warga yang tidak ingin tanahnya diserobot untuk kepentingan pembangunan bendungan (Bendungan Bener),” ujar Putri dalam keterangan tertulis dilansir melalui berbagai sumber Kamis, 17 Februari 2022.
Tak hanya meminta maaf, Putri mengusulkan agar Ganjar bisa menyelesaikan masalah ini lebih jauh lagi.
“Langkah Pak Ganjar dengan meminta maaf kepada warga Wadas harus diimplementasikan dalam bentuk pendampingan warga, baik membebaskan warga yang ditahan dan juga menjadi problem solving atas kasus tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia meminta aparat kepolisian tidak bertindak di luar batasan. Alih-alih bertindak di luar batasan, polisi sebagai penegak hukum harusnya lebih bijak dan humanis.
Sehingga, penyelesaian kasus Desa Wadas akan sangat bergantung pada pihak-pihak yang terlibat, termasuk menjadi tantangan bagi Ganjar yang digadang-gadang akan bertarung di 2024.
Ganjar kata Putri harus memfasilitasi semua pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan.
“Pak Ganjar harus memfasilitasi semua pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan. Pak Ganjar juga jangan terjebak dalam kepentingan oligarki,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator Nasional Forum Solidaritas Kemanusiaan (Kornas FSK), Sudirman Said menilai pemerintah cenderung menutup-nutupi situasi sebenarnya di Desa Wadas.
Pemerintah yang dimaksud Sudirman Said dalam hal ini adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dan Ganjar.
Sebab, dalam pandangan Sudirman Said, pasti ada suatu kesalahan yang terjadi di Desa Wadas.
“Saya melihat itu pasti ada yang salah, terlebih lagi ketika menyaksikan penjelasan pak Menko Mahfud dan juga pak Gubernur Ganjar ada kecenderungan menutupi keadaan. Karena jelas sekali di lapangan terjadi banyak hal,” ujarnya dalam diskusi terkait Desa Wadas dilansir Kamis, 17 Februari 2022. [Democrazy/galamedia]
