DEMOCRAZY.ID - Ekonom senior Faisal Basri menilai pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) tergesa-gesa. Menurutnya, masih banyak masalah yang lebih penting yang harus diselesaikan. "PKS sama dengan saya tidak anti pemindahan ibu kota. Tapi kita siapkan rencana induk yang bagus, melibatkan masyarakat. Mungkin 10 tahun ke depan setelah tantangan besar bisa kita urai (baru membahas pindah IKN)," kata Faisal dalam diskusi yang digelar Fraksi PKS di DPR, Selasa (18/1/2022). Salah satu masalah besar itu jebakan kelas menengah. Faisal menyampaikan, Indonesia perlu segera bertransformasi agar bisa keluar dari middle income trap. Yaitu dengan mengalihkan komoditas ekspor yang saat ini masih didominasi sumber daya alam. "Ekspor kita didominasi ekstraktif. Tidak ada perubahan, mirip kolonial. Ekspor kita pertama batubara, kedua sawit," ujar Faisal. "IKN itu enggak ada ceritanya, enggak ada landasan teorinya bisa mengeluarkan kita dari middle income trap,"
Sebut Pengesahan UU IKN Tergesa-gesa, Faisal Basri: Ada 'Perintah' Barangkali
Januari 18, 2022
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Ekonom senior Faisal Basri menilai pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) tergesa-gesa. Menurutnya, masih banyak masalah yang lebih penting yang harus diselesaikan. "PKS sama dengan saya tidak anti pemindahan ibu kota. Tapi kita siapkan rencana induk yang bagus, melibatkan masyarakat. Mungkin 10 tahun ke depan setelah tantangan besar bisa kita urai (baru membahas pindah IKN)," kata Faisal dalam diskusi yang digelar Fraksi PKS di DPR, Selasa (18/1/2022). Salah satu masalah besar itu jebakan kelas menengah. Faisal menyampaikan, Indonesia perlu segera bertransformasi agar bisa keluar dari middle income trap. Yaitu dengan mengalihkan komoditas ekspor yang saat ini masih didominasi sumber daya alam. "Ekspor kita didominasi ekstraktif. Tidak ada perubahan, mirip kolonial. Ekspor kita pertama batubara, kedua sawit," ujar Faisal. "IKN itu enggak ada ceritanya, enggak ada landasan teorinya bisa mengeluarkan kita dari middle income trap,"