DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Brigjen Umar Effendi, mengungkap pihaknya bakal memetakan masjid guna mencegah penyebaran paham radikal.
Polri berencana melibatkan Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk kegiatan tersebut.
"Kemarin kita juga sepakat dalam diskusi, mapping masjid Pak mohon maaf di masjid ini juga sekarang warnanya juga macam-macam ada yang hijau, ada yang keras, ada yang semikeras dan sebagainya. Nah ini juga menjadi perhatian khusus kita semua," kata Umar dalam kegiatan Halaqah Kebangsaan MUI seperti dikutip, Kamis (27/1/2022).
Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana pemetaan itu disampaikan oleh Pengurus Harian BPET MUI, Muhammad Makmun Rasyid.
Dia mengatakan Polri berkomitmen untuk bersinergi dengan MUI, khususnya BPET MUI, dalam mencegah segala bentuk radikalisme dan terorisme.
"Sesuatu yang disampaikan Direktur BIK Mabes Polri di Halaqah Kebangsaan kemarin untuk sinergi dengan MUI, dalam konteks meminta pemetaan secara keagamaan untuk mencegah dan menanggulangi radikal-terorisme," kata Makmun Rasyid lewat keterangan tertulis.
Makmun Rasyid menjelaskan pemetaan masjid atau tempat ibadah tertentu itu bukan dalam konteks hard approach.
Namun, kata dia, pemetaan itu menggunakan soft approach untuk mencegah penyebaran paham yang inkonstitusional atau menjadikan mimbar masjid sebagai wadah anti-kenegaraan.
"Mapping yang ingin dilakukan dalam bentuk soft approach (pendekatan lunak) bukan dalam konteks hard approach (pendekatan keras)," ujar Makmun Rasyid.
Makmun mengatakan penegak hukum memiliki bukti terduga teroris atau mereka yang terafiliasi menggunakan masjid tertentu sebagai tempat penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan konsensus bernegara.
Karena itu, Makmun menilai sangat wajar bila Polri melakukan sejumlah langkah pencegahan.
"Salah satu tugas kepolisian memang preventif (atau asistensi bimbingan teknis) dengan menggandeng pihak-pihak terkait. Apalagi MUI yang terus menyuarakan ajaran yang rahmatan lil alamin ke masyarakat. Dan konten tersebut itulah yang akan semakin diperkuat di masjid-masjid agar masyarakat kuat dari segi agama dan kenegaraan," ujar Makmun.
Lebih lanjut, Makmun mengatakan selama ini masih ada masjid-masjid tertentu yang ketika khotbah menyuarakan pergantian dasar negara.
Bahkan, menurut Makmun, teks khotbahnya tersebar di beberapa telegram secara konsisten.
"Selama ini memang ada masjid yang belum steril dari pihak-pihak yang berjejaring dengan kelompok terlarang dan transnasional yang dimana terus menyuarakan pergantian sistem kenegaraan. Maka salah satu turunan dari pemetaan masjid yang bisa dikolaborasikan dengan MUI adalah meminta para takmir untuk memilih khotib/penceramah yang sudah clear secara keagamaan dan kenegaraan. Jangan sampai mimbar masjid menjadi tempat politisasi agama dan propaganda pergantian dasar negara atau sejenisnya," beber Makmun. [Democrazy/dtk]
