DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat, Muhammad Nasir, mengkritik BRIN yang dinilai lamban dalam pengadaan vaksin Merah Putih.
Bahkan, ia mengancam akan membubarkan BRIN jika proyek vaksin tidak dapat diselesaikan tepat waktu.
“Kita bubarin aja BRIN ini kalau (vaksin Merah Putih) tidak selesai-selesai, ngapain? Anda kasih waktu kapan gitu. Ini kan masyarakat tunggu,” kata Nasir dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan BRIN dan Bio Farma, Jakarta, Senin (24/1).
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko langsung menanggapi ancaman itu.
Laksana menyebut, vaksin Merah Putih ditargetkan pada akhir tahun 2022 keluar izin edar.
Menurutnya BRIN masih mengalami kendala keterbatasan fasilitas penelitian.
“Tadi sudah disampaikan Pak Honesti (Direktur Utama PT Bio Farma) untuk Vaksin Merah putih yang platform protein rekombinan yang dari Eijkman (akan selesai) akhir tahun ini (2022),” ucap Laksana.
“Kita belum memiliki infrastruktur untuk melakukan uji,” lanjutnya.
Nasir kemudian mempertanyakan kesiapan fasilitas yang dimiliki BRIN untuk penelitian vaksin Merah Putih.
Terlebih anggaran lembaga tersebut mencapai Rp 6 triliun.
“Orang kita beli vaksin saja ada uangnya, masa bangun infrastruktur tidak ada uang. Bagaimana Bapak? Kalau tidak, anggaran BRIN Rp 6 triliun kita kasih bangun sarana vaksin saja. Ini banyak dibutuhkan masyarakat,” tanya Nasir.
Selain itu Nasir juga mengusulkan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) bahkan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi penggunaan anggaran BRIN dan Bio Farma.
Beberapa komisi disebutkan Nasir bisa bergabung dalam Pansus, seperti Komisi VII, Komisi IX dan Komisi III.
“Kalau tidak kita buat Panja saja. Panja mendalami regulasi penggunaan anggaran BRIN ataupun Bio Farma. Kita rapat gabungan saja dengan Komisi IX,” usul Nasir.
“Kalau tidak Pansus, kita buat empat komisi yang kompeten, keuangan, Komisi IX, Komisi VII dan komisi hukum (Komisi III), jadi kalau ada yang menyimpang dari anggaran ini, kita masukkan saja. Supaya clear,” tandasnya.
Sebelumnya, Laksana mengungkapkan ada tiga kendala utama terkait pengembangan vaksin di Indonesi.
Kendala tersebut yakni soal pengalaman para peneliti dalam mengembangkan vaksinasi, tidak memiliki fasilitas dengan standar Good Manufacturing Practices (GMP), dan minimnya fasilitas Biosafety Laboratorium Level 3 (BSL-3). [Democrazy/skp]
