DEMOCRAZY.ID - Nusantara bakal menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara (IKN) Indonesia yang dibangun di Kalimantan Timur. Ibu kota baru Indonesia akan dipimpin oleh badan otorita yang dipimpin kepala badan otorita setingkat menteri. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan nama calon kepala otorita IKN akan ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengaku belum mengetahui sosoknya. "Mengenai siapa yang akan ditunjuk oleh Presiden bisa ditanyakan Presiden, ada di kantongnya beliau. Saya tidak tahu tetapi tentu pasti pilihannya pilihan yang tepat untuk itu," katanya dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Selasa (18/1/2022). Ada sejumlah nama yang pernah disinggung Jokowi. Antara lain, Mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro, mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana. Selanjutnya ada Mantan Bupati Banyuwangi yang sekarang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP
Katanya Calon 'Pimpinan' Nusantara Sudah Ada di Kantong Jokowi, Ahok Bukan Ya?
Januari 18, 2022
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Nusantara bakal menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara (IKN) Indonesia yang dibangun di Kalimantan Timur. Ibu kota baru Indonesia akan dipimpin oleh badan otorita yang dipimpin kepala badan otorita setingkat menteri. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan nama calon kepala otorita IKN akan ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengaku belum mengetahui sosoknya. "Mengenai siapa yang akan ditunjuk oleh Presiden bisa ditanyakan Presiden, ada di kantongnya beliau. Saya tidak tahu tetapi tentu pasti pilihannya pilihan yang tepat untuk itu," katanya dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Selasa (18/1/2022). Ada sejumlah nama yang pernah disinggung Jokowi. Antara lain, Mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro, mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana. Selanjutnya ada Mantan Bupati Banyuwangi yang sekarang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP