DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan jajarannya untuk mewaspadai penyebaran virus corona varian omicron. Apalagi, perkembangan kasus Covid-19 di tanah air semakin bertambah.
Berbicara saat rapat terbatas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Jokowi mengaku tak ingin lagi mendengar lagi ada persoalan terkait masalah kekarantinaan.
"Jangan ada lagi dispensasi-dispensasi, apalagi yang bayar-bayar itu kejadian lagi," kata Jokowi, Senin (3/11/2021).
Dalam beberapa bulan terakhir, persoalan karantina bagi para pelaku perjalanan luar negeri memang menjadi sorotan.
Apalagi, beberapa di antara mereka yang menjalani karantina ada yang kedapatan melakukan praktik suap.
Mereka berusaha menyuap para pejabat terkait, agar mendapatkan pengurangan masa karantina, bahkan dibebaskan dari karantina.
Padahal, pemerintah karantina diperlukan untuk menahan masuknya varian omicron di Indonesia.
Meski demikian, harus diakui bahwa masih ada perbedaan perlakuan karantina masyarakat 'biasa' dengan para pejabat.
Untuk pejabat setingkat Eselon I ke atas di lembaga pemerintahan, dapat melaksanakan karantina mandiri.
Bahkan, bagi para pejabat yang bukan dalam rangka perjalanan dinas dapat diberikan dispensasi karantina terpusat selama 10x24 jam berupa pengurangan dispensasi karantina.
Lantas, apakah dengan pernyataan Jokowi di atas tidak ada lagi dispensasi karantina bagi para pejabat?
"Itu mesti tanya kepada Satgas," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/12/2021).
Budi menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah belum membahas pernyataan
Jokowi saat memimpin rapat terbatas. Sampai saat ini, ketentuan karantina masih diatur dalam SE Satgas 26/2021.
"Dispensasi karantina buat pejabat belum dibahas," kata Budi Gunadi. [Democrazy/cnbc]
