DEMOCRAZY.ID - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meenyentil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal pembayaran bunga utang yang terus naik. DPD menyoroti rasio pembayaran bunga utang terhadap total belanja pemerintah pusat di APBN 2022 yang mencapai 20,87 persen atau sebesar Rp 405,86 triliun. "Meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding 2015 yang sebesar Rp 156 triliun atau 13,8 persen dari total belanja pemerintah pusat," kata Ketua Komisi IV DPD Sukiryanto dalam rapat bersama di Jakarta, Senin, 24 Januari 2022. Menurut Sukiryanto, pembayaran bunga utang Rp 405,86 triliun ini terdiri dari dua kelompok. Pertama, Rp 393,6 triliun untuk bunga utang dalam negeri atau setara 97 persen dan Rp 12,17 triliun untuk luar negeri atau setara 3 persen. DPD menyadari pendapatan negara belum optimal sehingga harus ada opsi pembiayaan utang. DPD menyoroti pembiayaan utang terhadap pendapatan negara yang mencapai Rp 1.229 triliun di 2020 atau setara 74,62 persen, lalu Rp 1.026,9 trili
Jawab Sentilan DPD Soal Bunga Utang Melonjak, Sri Mulyani Singgung 'Kufur Nikmat'
Maret 12, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meenyentil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal pembayaran bunga utang yang terus naik. DPD menyoroti rasio pembayaran bunga utang terhadap total belanja pemerintah pusat di APBN 2022 yang mencapai 20,87 persen atau sebesar Rp 405,86 triliun. "Meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding 2015 yang sebesar Rp 156 triliun atau 13,8 persen dari total belanja pemerintah pusat," kata Ketua Komisi IV DPD Sukiryanto dalam rapat bersama di Jakarta, Senin, 24 Januari 2022. Menurut Sukiryanto, pembayaran bunga utang Rp 405,86 triliun ini terdiri dari dua kelompok. Pertama, Rp 393,6 triliun untuk bunga utang dalam negeri atau setara 97 persen dan Rp 12,17 triliun untuk luar negeri atau setara 3 persen. DPD menyadari pendapatan negara belum optimal sehingga harus ada opsi pembiayaan utang. DPD menyoroti pembiayaan utang terhadap pendapatan negara yang mencapai Rp 1.229 triliun di 2020 atau setara 74,62 persen, lalu Rp 1.026,9 trili