DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Kementerian PPN membeberkan rancangan sistem pertahanan dan keamanan untuk Ibu Kota Negara (IKN).
Direktur Pertahanan dan Keamanan Bappenas Bogat Widyatmoko mengatakan, sistem pertahanan dan keamanan IKN menggunakan teknologi modern, yakni surface air missile.
Ia menyebut, teknologi ini mampu melakukan penjajakan terhadap serangan rudal dalam radius di atas 200 kilometer seperti China dan Korea Utara.
"Jadi, sebelum rudal 200 kilo dari sasaran sudah mampu dijangkau radar. Dengan kecepatan supersonic, rudal pengamanan ibu kota yang sekarang diinstal di teluk naga mampu menghancurkan rudal tersebut. Konsepnya seperti iron drone di Israel. Hanya saja perbedaannya ada di misilnya," jelas Bogat dalam Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di UPN Veteran Jakarta.
Perpindahan ibu kota menciptakan perspektif geostrategis baru.
Meski demikian, lokasi IKN yang strategis tidak terlepas dari ancaman pertahanan dan gangguan keamanan baik yang dilakukan oleh state actor, nonstatactor, dan hybrid.
"Seperti lokasi ibu kota negara berdekatan dengan perbatasan darat ke Malaysia sepanjang 2.062 km, dan ini merupakan pintu untuk ancaman pertahanan dan gangguan keamanan," kata dia dalam Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di UPN Veteran Jakarta pekan lalu.
Selain itu, lokasi IKN juga berhimpitan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan choke point atau titik sempit dunia.
Sedangkan di sisi udara, lokasi IKN mendekati Flight Information Region (FIR) milik negara tetangga, seperti Singapura, Kinabalu Malaysia, dan Manila Filipina.
"Dan unfortunately, ibu kota negara baru ada dalam radius jelajah ICBM (intercontinental ballistic missile) dan rudal hypersonic negara tertentu," jelas Bogat.
Ancaman lainnya adalah saat ini pulau Kalimantan merupakan lokasi dan jalur trans-nation crime, seperti penyelundupan orang, narkoba, dan sebagainya. IKN juga dengan terrorist transit triangle di Sulu, Sabah, dan Poso.
"Yang terakhir, posisi ibu kota negara baru dikelilingi oleh aliansi-aliansi pertahanan, seperti FPDA The Five Power Defence Arrangements Malaysia dan sebagainya, kemudian Aliansi AUKUS Australia, UK, dan USA, dan terdampak dari one belt one road atau OBOR BRI China," papar dia.
Namun, ia menegaskan bahwa kemungkinan terjadi perang terbuka sangat kecil sampai tahun 2045.
Adapun kemungkinan yang terjadi justru konflik terbatas.
"Kami menyajikan ancaman pertahanan dan gangguan keamanan. Kemungkinan yang akan terjadi adalah serangan bersifat CBRNE (chemical, biological, radiological, and nuclear defence)," tegas Bogat.
Konsep sistem pertahanan dan keamanan IKN mengacu pada sistem pertahanan dan keamanan secara nasional.
"Dalam arsitektur sistem pertahanan dan keamanan, itu terdiri dari empat komponen, komponen pertama intelligence, kedua pertahanan, ketiga keamanan termasuk keamanan dalam negeri dan masyarakat, dan keempat adalah siber," ujar Bogat.
Adapun penyusunan masterplan sistem tersebut berdasarkan kaidah cost effectiveness dan quality of spending.
Menurut dia, masterplan itu cukup efisien serta bisa mengatasi segala macam gangguan keamanan dan pertahanan IKN.
Lebih lanjut, Bogat menjelaskan, sistem pertahanan dan keamanan di IKN mengadopsi smart defense dan dual strategy.
Hal ini untuk menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan berupa wahana udara, wahana laut, wahana darat, dan wahana siber.
"Smart defense ini merupakan kombinasi dari hard defense dan soft defense. Hard defense bersifat teknologi deepening. Artinya alutsista nanti akan menggunakan teknologi tinggi. Dan soft defense kita akan memberdayakan lokal wisdom," jelas Bogat.
Sementara itu, dual strategy yakni penggunaan total diplomacy dan defense. Ini berarti diplomacy dan defense harus bergerak bersama untuk mengatasi permasalahan ancaman pertahanan dan gangguan keamanan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, untuk sistem keamanan dalam negeri dan ketertiban masyarakat akan bertumpu kepada komponen pelayanan kepolisian dan komponen reducing crime. Dua komponen ini diharapkan mampu membentuk IKN yang aman.
Adapun untuk sistem keamanan siber, menurut Bogat, pihaknya menyiapkan cyber security framework yaitu untuk identifikasi, proteksi, deteksi, respons, dan pemulihan.
Strategi tersebut terdiri dari tahapan inisiatif keamanan siber yang berkaitan dengan kebijakan, organisasi, infrastruktur, operasional, dan sumber daya.
Ia juga menjelaskan tahapan pembangunan sistem pertahanan dan keamanan di IKN yang terbagi ke dalam dua tahap, yaitu tahap pertama di tahun 2022 sampai 2024 yang difokuskan kepada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan tahap kedua di tahun 2025 sampai 2045 dengan melanjutkan pembangunan di KIPP dan kawasan lainnya.
Sementara itu, komponen ketiga dalam tahap pembangunan IKN adalah pengamanan pembangunan IKN.
Hal ini meliputi pengamanan lokasi dan jalur logistik bahan bangunan untuk IKN. [Democrazy/cnbc]
