DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sering mendapat kritikan hingga nyinyiran dari banyak kalangan soal utang yang meningkat selama pandemi COVID-19.
Kali ini kritikan datang dari DPD RI saat melakukan rapat kerja.
"Kita lihat kenaikan utang yang meningkat selama pandemi ini. Implikasi pembiayaan utang yang jadi salah satu opsi pembiayaan APBN selama pandemi COVID-19 adalah bertambahnya utang luar negeri pemerintah Indonesia," ujar pimpinan rapat DPD RI, Senin (24/1/2022).
Menanggapi itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa posisi utang Indonesia selama pandemi masih lebih baik dibanding negara lain.
Hal itu tercermin dari defisit anggaran yang masih terjaga di single digit dibandingkan negara lain yang naik sampai double digit.
"Tadi pimpinan menekankan mengenai utang yang cukup banyak, namun kalau kita bandingkan dengan negara-negara di dunia kenaikan defisit kita, kenaikan utang kita jauh lebih terukur bahkan dibandingkan baik negara maju maupun negara-negara emerging," jelas Sri Mulyani.
Seperti diketahui utang pemerintah hingga akhir tahun tembus Rp 6.908,87 triliun dengan rasio utang 41% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski demikian, defisit masih terjaga dan lebih rendah dari prediksi dengan realisasi 4,56% terhadap PDB di akhir 2021.
"Ini kami ingin menekankan terus dan berkali-kali karena saya juga melihat hampir semua statement selalu melihatnya hanya lebih kepada sisi utang APBN kita sendiri, seolah-olah kita menghadapi pandemi sendirian di dunia," jelasnya.
Sri Mulyani berharap masyarakat dan para anggota dewan bisa melihat secara keseluruhan terkait kondisi utang Indonesia.
Pasalnya, manfaat utang tersebut juga untuk menyelamatkan masyarakat selama pandemi salah satunya memberikan perlindungan sosial bagi yang rentan.
"Padahal seluruh dunia menghadapi hal yang sama, karena ini sudah masuk tahun ketiga kita bisa melihat bahwa respons kita dari sisi APBN sangat terukur akuntabel dan cukup efektif ini supaya untuk bisa mendapat perhatian," tuturnya.
"Mohon saya berharap untuk DPD juga tidak hanya melihat satu aspek hanya kepada biaya utangnya naik, nggak lihat manfaatnya banyak banget. Kalau pakai bahasa Islam kufur nikmat katanya," tambahnya. [Democrazy/dtk]
