DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) meminta agar pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia di Papua dihentikan.
Bahkan Komandan Operasi Major TPNPB Kodap IV Sorong Raya, Arnoldus Kocu, mengancam akan menembak mati jika tidak segera dihentikan.
“Hal yang menyangkut pembangunan dan lain-lain, kami sudah kasih tahu melalui penyataan kami pada Desember 2021, di Kampung Werba. Kami sudah larang tidak boleh datang dan injak di tanah kami, kalau datang kami akan tembak mati,” ujar Arnoldus dalam sebuah video dari juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, Senin, 24 Januari 2022.
Arnoldu melanjutkan bahwa pihaknya sudah memberikan pernyataan yang jelas.
“Tapi mengapa tetap datang. Jadi TNI berhadapan dengan kami TPNPB Kodap IV Sorong Raya, TNI kombatan, kami juga kombatan,” kata Arnoldu.
Sebby menerangkan bahwa video tersebut diambil setelah melakukan penyerangan terhadap sebuah mobil milik TNI pada Kamis, 20 Januari 2022.
Dalam penyerangan tersebut, satu orang anggota TNI gugur tertembak, tiga orang luka berat, dan satu orang luka ringan.
“Penyerangan menewaskan seorang anggota TNI,” kata Sebby.
Peristiwa itu terjadi tepatnya di perbatasan Kampung Kamat dan Kampung Faan Kahrio, Distrik Aifat Timur Tengah sekitar pukul 07.00 WIT. TPNPB Kodap IV Sorong Raya telah menyerang sejumlah prajurit TNI yang sedang memperbaiki jembatan di wilayah tersebut.
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVIII/ Kasuari, Kolonel Arm Hendra Pesireron, secara terpisah menjelaskan bahwa satu anggota TNI yang gugur adalah putra asli asal Papua bernama Sersan Dua Miskel Rumbiak.
“Mereka harus bertanggungjawab, yang mereka tembak orang Papua yang sedang membangun jembatan di sana. Tidak jelas tujuan mereka,” ujar Hendra pada Senin, 24 Januari 2022.
Menurut Hendra, memang setelah kejadian penembakan itu, pihaknya sudah menduga kuat bahwa yang melakukannya adalah kelompok tersebut.
“Kami mengutuk keras dan mereka harus mempertanggungjawabkan secara hukum karena melanggar HAM,” kata Hendra. [Democrazy/rkp]
