DEMOCRAZY.ID - PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang menolak pengesahan RUU Ibu Kota Negara. Dalam interupsi di rapat paripurna DPR, anggota Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin, menjelaskan alasan pihaknya menolak RUU IKN. Hamid mengatakan saat ini kondisi ekonomi tengah mengalami masa sulit karena pandemi corona. Selain itu, kata dia, saat ini banyak harga kebutuhan pokok yang naik hingga utang negara yang membengkak. "Saat ini kondisi ekonomi negeri kita masih dalam keadaan sulit dan belum pulih. Masyarakat dan bangsa kita masih berjuang melawan COVID, krisis yang terjadi mengakibatkan banyak rakyat kita kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan bertambah," kata Hamid di Gedung DPR, Senayan, Selasa (18/1). "Di awal tahun ini juga marak naiknya kebutuhan pokok masyarakat, Menkeu juga mencatat utang pemerintah sebesar Rp 6.687,28 triliun, setara dengan 39,69 persen produk domestik bruto, sedangkan kebutuhan anggaran untuk IKN, diperkirakan kurang lebih Rp 406 triliun,...
Alasan PKS Tolak RUU IKN: Masih Pandemi, Utang Negara Rp 6 Ribu Triliun
Maret 12, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang menolak pengesahan RUU Ibu Kota Negara. Dalam interupsi di rapat paripurna DPR, anggota Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin, menjelaskan alasan pihaknya menolak RUU IKN. Hamid mengatakan saat ini kondisi ekonomi tengah mengalami masa sulit karena pandemi corona. Selain itu, kata dia, saat ini banyak harga kebutuhan pokok yang naik hingga utang negara yang membengkak. "Saat ini kondisi ekonomi negeri kita masih dalam keadaan sulit dan belum pulih. Masyarakat dan bangsa kita masih berjuang melawan COVID, krisis yang terjadi mengakibatkan banyak rakyat kita kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan bertambah," kata Hamid di Gedung DPR, Senayan, Selasa (18/1). "Di awal tahun ini juga marak naiknya kebutuhan pokok masyarakat, Menkeu juga mencatat utang pemerintah sebesar Rp 6.687,28 triliun, setara dengan 39,69 persen produk domestik bruto, sedangkan kebutuhan anggaran untuk IKN, diperkirakan kurang lebih Rp 406 triliun,...