DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kabar terbaru soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju santer disebut pada Rabu Pahing, 22 Desember.
Partai Nasdem menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak perlu meminta pendapat partai politik dalam urusan reshuffle kabinet.
"Presiden tidak punya kewajiban untuk berkonsultasi kepada ketua-ketua partai ketika dia ingin melakukan reshuffle," ujar Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali kepada wartawan, Rabu (15/12).
Menurutnya, Nasdem tidak akan mencampuri urusan reshuffle kabinet. Alasannya, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Mandat menata, mengorganisir, dan mengevaluasi menteri merupakan milik Presiden. Kita tidak masuk pada ranah itu," ucapnya.
Disinggung kemungkinan menteri dari Nasdem yang direshuffle, Ali yang juga Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR memasrahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.
"Adalah kewenangan Pak Presiden yang melakukan evaluasi terhadap para pembantunya. Jika ada dari tiga kader partai Nasdem yang ada pada hari ini dianggap oleh presiden tidak memuaskan hasil kerjanya, kemudian presiden memintakan nama kepada ketua umum untuk memasukkan kader, itu tergantung bapak presiden," tuturnya.
Kabar beredar soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju akan diumumkan Rabu Pahing, 22 Desember.
Kabar mengenai reshuffle kabinet berembus sejak 2 bulan lalu, setelah PAN bergabung ke koalisi pemerintahan.
Kursi Wakil Menteri ESDM yang sudah disiapkan Jokowi lewat Perpres baru juga disebut-sebut terkait reshuffle. [Democrazy/akurat]
