DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyebut multifungsi TNI sebagai pertanda rezim yang tak mempunyai harga diri.
Rocky Gerung menyoroti peran TNI di era rezim Jokowi yang juga melakukan berbagai aksi bernuansa politis, mulai dari menurunkan baliho Habib Rizieq, menduduki jabatan komisaris BUMN, hingga tergabung dalam satgas bentukan pemerintah.
"Jadi ini bukan sekedar dwifungsi tentara tapi multifungsi dari TNI. Nurunin baliho, jadi komisaris, jadi satgas segala macem. Artinya, rezim itu nggak punya pride, nggak punya harga diri untuk menganggap 'Kita kuat, rezim ini kuat' karena dilindungi oleh demokrasi tuh," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Refly Harun pada Minggu, 7 November 2021.
Rocky Gerung mempertanyakan alasan rezim Jokowi masih kerap melibatkan TNI dalam berbagai manuver politik dalam Istana.
Menurutnya, hal tersebut merupakan sebuah pertanda rezim yang rapuh dan tak mempunyai harga diri.
"Jadi kalau dia masih mengundang tentara masuk ke Istana, itu artinya rezimnya rapuh sebetulnya. Tanda rezim rapuh itu mengajak ulang TNI untuk masuk dalam kekuasaan," ujarnya.
Rocky Gerung menganggap, sikap rezim Jokowi yang melibatkan TNI dalam kepentingan politis mereka melanggar konsep politik berbasis civilian values.
Dia menegaskan bahwa pemerintahan sipil merupakan sebuah pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai sipil, terlepas dari siapapun pemimpinnya.
"Padahal kita putuskan dari awal bahwa 'Kita kembalikan politik dalam wilayah civilian values' tuh. Seringkali orang salah menganggap bahwa pemerintahan sipil artinya pemerintahan orang sipil, yang berkuasa bukan orang sipilnya tapi nilai-nilai sipilnya," katanya.
Meski demikian, Rocky Gerung juga menemukan banyaknya masyarakat sipil di zaman sekarang ini yang berlagak layaknya seorang tentara.
Dia berpendapat, hal tersebut merupakan salah satu indikasi turunnya indeks demokrasi Indonesia di level internasional.
"Sekarang bahkan orang sipil itu udah berlagak seperti tentara. Apel siaga, dikasih seragam, segala macem. Jadi sesuatu yang memburuk sebetulnya dan diamati oleh internasional, itu salah satu penyebab kenapa indeks demokrasi kita diturunkan," ujar dia.
Rocky Gerung juga menegaskan bahwa tak ada istilah independen dalam dunia militer karena tentara diatur dalam satu komando.
Atas hal tersebut, dia menilai bahwa apa yang dilakukan Dudung tak lepas dari perintah melalui bahasa tubuh Presiden Jokowi.
"Gak ada yang independen dalam tentara, tentara itu diatur dalam prinsip man of command, jadi ada keketatan komando, tidak mungkin Dudung mengambil inisiatif tanpa membaca bahasa tubuh Presiden Jokowi," tuturnya. [Democrazy/kabes]
