DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ferry Joko Yuliantono, Politisi Partai Gerindra, menyampaikan pendapatnya terkait polemik dugaan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir yang terlibat bisnis tes tes polymerase chain reaction (PCR).
Menurut Ferry Joko Yuliantono, seharusnya Erick Thohir dan Luhut Pandjaitan mengambil sikap terhadap dugaan yang dituduhkan pada mereka akan keterlibatan dalam bisnis tes PCR tersebut.
Ferry Joko Yuliantono menyatakan, jika memang bisnis tes PCR diserahkan kepada pihak swasta, maka negara seharusnya tetap memberikan penjagaan terhadap mekanisme dan pengaturannya.
Selain itu, dia menuturkan pihak swasta yang terpilih pun seharusnya tidak dari salah satu pejabat pemerintah, atau mempunyai kaitan dengannya.
Pasalnya, disampaikan Ferry Joko Yuliantono, masih banyak pihak swasta lain yang kemungkinan mampu membantu pemerintah dalam penanganan tes Covid-19.
"Masa perusahaan tambang tiba-tiba ngurusin PCR, kan juga rakyat gampang nebaknya mau cari cuan," katanya, dilansir dari YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Jumat, 5 November 2021.
Disebutnya bahwa kewajiban pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang bebas dari KKN ini sudah dilanngar oleh Erick Thohir dan Luhut Pandjaitan.
Kesalahan selanjutnya adalah dengan memiliki niat untuk mencari untung.
Dan juga, diungkapkan Ferry Joko Yuliantono, tidak ada transparansi oleh pemerintah.
"Bahwa ternyata pemerintah Pak Luhut dan Erick Thohir, harusnya menjelaskan ongkosnya tuh segini-segini-segini ke publik," ucapnya.
"Bahwa Rp201.000 (harga pokok tes PCR menurut salah satu media) harga pokok produksinya sekian-sekian," tambahnya.
Sehingga seluruh rumah sakit, klinik, dan pihak lainnya yang menyediakan fasilitas tes PCR tidak mengenakan harga yang bisa merugikan masyarakat.
Mereka tidak boleh menetapkan harga yang sudah diberikan oleh pemerintah.
Akan tetapi hal itu tidak dilakukan, sejak April 2020 sudah banyak rakyat yang membayar tes PCR dengan kisaran harga sampai jutaan, dan itu ada keuntungan.
"Kalau misalnya Jubir Pak Luhut bilang tidak ambil keuntungan, di sini ada keuntungan," ujarnya.
"Jadi sekarang rakyat tahu yang bikin peraturan PPKM dan lain sebagainya ikut bisnis ini," pungkas Ferry Joko Yuliantono. [Democrazy/pk-ry]
