DEMOCRAZY.ID - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah tudingan ngotot mempertahankan Presidential Threshold (Preshold) 20 persen demi membantu elektabilitas Puan Maharani yang kurang moncer di bursa calon presiden (Capres) 2024.
“Preshold itu bukan hal baru, sudah berlaku sejak lama. Jangan diplintir-plintir untuk kepentingan yang tidak jelas,” pinta politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno, kemarin.
Dia menegaskan, tidak ada hubungan antara Preshold dengan Puan Maharani. Hendrawan menyoroti sejumlah tokoh yang rajin menuding miring partainya.
“Akhir-akhir ini ada sejumlah orang yang rajin main tuding ini-itu. Pandangannya a-historis dan tidak peduli bahwa aturan main yang dibangun selama ini adalah dalam rangka konsolidasi demokrasi,” jelasnya.
Anggota Komisi XI DPR itu menjelaskan, Preshold adalah bagian upaya bersama memperkuat sistem presidensial.
Bahkan, kerangka regulasinya itu telah teruji di Mahkamah Kontitusi. “Artinya, apa yang dijalankan saat ini adalah upaya menjalani konstitusi,” ucapnya.
Hal senada di sampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP, Arief Wibowo.
Menurutnya, tudingan partainya ingin menjegal capres lain dengan mempertahankan Preshold 20 persen tidak benar. Apalagi, jika dikaitkan dengan elektabilitas Puan di bursa Pilpres 2024.
“Nggak nyambung, dan tidak berdasar,” ujar Arief kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Anggota Komisi II DPR ini menjelaskan, Preshold 20 persen itu dimaksudkan agar setiap Presiden terpilih memiliki koalisi yang kuat.
Nah, semangat ini sudah disepakati bersama dalam pembahasan Pemerintah dengan DPR.
Dikatakan, semua peserta Pemilu memiliki komitmen kepada dirinya sendiri untuk menang.
Jika hasilnya tidak sesuai harapan, jawabannya adalah masalah teknis seperti strategi lapangan politik, organisasi atau variabel berpengaruh.
“Bukan aturan mainnya seperti Preshold 20 persen,” ujarnya.
Lebih lanjut Arif menegaskan, PDIP belum memutuskan siapa jagoan di Pilpres 2024. Karenanya, Banteng mengaku tak terlalu ambil pusing dengan urusan copras-capres.
Saat ini kader Banteng sedang fokus memperkuatkan partai dengan cara memantapkan konsolidasi dan daya dukung partai, juga kerja kerakyatan.
“Kita yang real sajalah,” pungkasnya.
Untuk diketahui, PDIP termasuk yang paling vokal mempertahankan Preshold 20 persen di Senayan.
Hal ini menimbulkan tudingan PDIP menggembosi calon lain di Pilpres 2024.
Salah satunya, disampaikan Peneliti Senior Populi Center Usep Sahyar.
Menurutnya, Preshold 20 persen mempersulit munculnya pilihan alternatif bagi masyarakat di Pilpres 2024. PDIP pun dituding ingin menjegal kompetitor lain.
“Ini kan yang pertahankan Preshold itu karena memang tidak ada calon yang elektabilitasnya tinggi. Lalu, kemudian biar pun ada yang elektabilitasnya tinggi di partai itu (Ganjar Pranowo) terjegal dengan sendirinya sebelum bertarung. Cara berpikir seperti itu busuk,” ujar Usep.
Menurutnya, revisi Undang-Undang Pemilihan Umum setiap periode kepemimpinan bukan demi kemajuan bangsa. Tetapi demi menguntungkan parpol.
Sebelumnya, di Senayan, Partai Golkar, NasDem, dan PDIP menginginkan Preshold tetap di angka 20 persen.
Sementara tujuh partai lainnya menginginkan Preshold ditiadakan alias nol persen. [Democrazy/rm]