DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana mengomentari soal keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.
Secara blakblakan, Arif Maulana mengaitkan keputusan ini dengan kedekatan mertua Jend Andika, Jenderal (Purn) A.M. Hendropriyono kepada partai dan rezim berkuasa.
Ia berpikir, masyarakat dapat menilai bahwa pencalonan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI ini didasarkan pada pragmatis politik dan bukan alasan stategis pertahanan, apalagi pemajuan demokrasi dan hak asasi manusia.
“Kita tahu ada kedekatan khusus antara mertua calon panglima dengan partai maupun rezim pemerintahan yang berkuasa hari ini,” katanya pada Sabtu, 6 November 2021.
Dengan dasar seperti itu, LBH Jakarta pun menilai bahwa Presiden Jokowi telah melanggar Undang-Undang TNI.
Karena, jelas Arif Maulana, jika menilik Undang-Undang TNI, seharusnya yang bergilir menjadi Panglima TNI bukan dari matra darat, melainkan dari matra laut. “Ini disimpangi oleh Presiden Jokowi.
Terlebih kalau kita melihat masa jabatan calon panglima tinggal satu tahun. Ini tentu tidak strategis bagi reformasi TNI ke depan,” ungkapnya.
Selain itu, LBH Jakarta juga menyinggung profil Jenderal Andika Perkasa yang memiliki rekam jejak buruk terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kepemilikan harta kekayaan yang fantastis.
“Ini tentu menjadi pertanyaan kita semua. Apakah seorang penyelenggara negara yang memiliki rekam jejak buruk nanti bisa memperbaiki institusi TNI? Yang memiliki banyak PR untuk mereformasi kelembagaannya,” katanya.
Arif Maulana mengatakan bahwa jangan sampai terjadi impunitas yang difasilitasi oleh negara.
“Penyelenggara yang tidak bersih akan memberikan efek buruk bagi institusinya,” kata Arif.
“Saya kira ini menjadi preseden buruk, dan presiden tidak memiliki komitmen pemajuan hak asasi manusia dan demokrasi di negara ini,” tambahnya. [Democrazy/terkini]
