DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengamat Politik Rocky Gerung kembali mengkritik sistem kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait banyaknya pejabat publik yang berbisnis untuk mencari keuntungan pribadi semata.
"Itu pentingnya juga evaluasi seluruh problem berbangsa kita dengan mendudukan itu pada public ethic intinya itu. Jadi resmikan saja itu sebagai perusahaan lobi," katanya di Channel Youtube Rocky Gerung, Sabtu 6 November 2021.
Menurut Rocky Gerung, lobi itu sebagai perusahaan buzzer, bukan untuk nego bisnis tapi untuk memeras pengusaha.
"Kan itu yang terjadi, jadi betul cara kita mengaktifkan kekuasaan terutama di era pak Jokowi ini berantakan, karena nggak ada prinsip keteraturan, semuanya dilanggar," kata Rocky Gerung.
Menurut Rocky Gerung, harusnya Jokowi paham sebagai presiden tahu batas etisnya. Hal tersebut tidak perlu diatur dalam hukum.
"Itu etika yang berlaku umum, begitu anda punya kekuasaan, Anda justru tak boleh memanfaatkan itu untuk kepentingan yang bisa ditafsirkan sebagai interest pribadi," tegas Rocky Gerung.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menambahkan terkait adanya anggapan Jokowi meresmikan perusahaan pusat energi yang nanti menghasilkan tenaga kerja.
"Iya, tapi orang juga menganggap jangan-jangan Jokowi dititipkan sesuatu untuk disalurkan pada calon presiden berikutnya," ungkap Rocky Gerung.
Hal tersebut, menurut Rocky Gerung terus menimbulkan lalu lintas kecurigaan. Bahkan kecurigaan yang paling berharga akhirnya ditemukan oleh jurnalis.
"Sekarang jurnalis jadi bulan-bulanan, padahal jurnalis itu justru untuk memberi sinyal bahwa negeri ini sedang buruk public ethics nya, itu intinya," papar Rocky Gerung.
Menurut Rocky Gerung pangkal permasalahannya adalah presidensial treshold.
Justru, menurutnya Presiden Jokowi sendiri tidak paham bahwa treshold itu memungkinkan terjadinya tukar tambah yang tidak etis dalam politik.
"Itu akhirnya kesimpulan besarnya. Seringkali orang tidak melihat problem besarnya, seolah-olah ini cuma problem Luhut sama Erik saja, nggak. Presiden sendiri bermasalah, karena masuk di dalam jebakan etika buruk haus kekuasaan itu," pungkasnya. [Democrazy/isubog]
