DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa meminta maaf kepada para anggota Komisi I DPR RI yang harus masuk kerja di hari Sabtu, hari libur, untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Panglima TNI.
Hal ini disampaikan Andika Perkasa saat mengawali sesi memaparan visi-misi calon Panglima TNI di Komplek Parlemen, Sabtu, 6 November 2021.
"Pertama-tama saya mohon maaf, karena hari Sabtu harusnya hari libur bapak-bapak ibu-ibu harus bekerja, jadi permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya," kata Andika.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan agenda Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR digelar Sabtu ini untuk mendengarkan paparan visi-misi calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
"Hasil RDPU akan menjadi dasar bagi Komisi I untuk kemudian memberikan persetujuan kepada calon Panglima TNI," ujar Meutya Hafid.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyatakan bahwa verifikasi administrasi dokumen yang disampaikan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah lengkap.
"Pimpinan Komisi I DPR dan Kapoksi pada hari Jumat (5/11) pukul 14.00 WIB telah melakukan verifikasi dokumen terhadap calon Panglima TNI atas nama Andika Perkasa, dan menyatakan telah lengkap untuk dokumennya," kata Meutya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (5/11).
Dokumen yang telah dinyatakan lengkap tersebut adalah data riwayat hidup, nomor pokok wajib pajak (NPWP), kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), surat pemberitahuan tahunan (SPT), dan surat keterangan bersih diri/sehat (SKBD).
Menurut dia, dalam dokumen tersebut menyebutkan Jenderal Andika memiliki satu istri dan duaanak, serta telah melaporkan LHKPN pada bulan Juni 2021.
Setelah verifikasi tersebut dinyatakan lengkap, proses uji kelayakan akan dilanjutkan pendalaman dengan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan calon Panglima TNI pada hari Sabtu (6/11) pukul 10.00 WIB.
Setelah itu, kata dia, verifikasi faktual direncanakan setelah RDPU pada hari Minggu (7/11). [Democrazy/viva]
