Jaksa Agung Wacanakan Hukuman Mati Koruptor, Tuntutan Rendah Pinangki Disinggung

DEMOCRAZY.ID - Wacana penerapan tuntutan hukuman mati oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dinilai bukan opsi solutif dan efektif dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengatakan apa yang disampaikan Burhanuddin hanya jargon politik untuk mempertahankan eksistensinya. Hal ini disebabkan penegakan hukum yang dilakukan jajaran Kejaksaan Agung belum optimal dan berkualitas.  “Entah itu presiden atau pun pimpinan lembaga penegak hukum (misalnya, Ketua KPK atau Jaksa Agung), pengguliran wacana hukuman mati hanya jargon politik,” katanya, Kami (4/10). Apalagi, lanjut Kurnia, penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung masih belum memperlihatkan kepada masyarakat keberpihakannya terhadap pemberantasan korupsi. “Padahal, kalau kita berkaca pada kualitas penegakan hukum yang mereka lakukan, hasilnya masih buruk. Jadi, apa yang diutarakan tidak sinkron dengan realita yang terjadi,” lanjutnya. Dari permasalahan tersebut, ICW pun me