DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Jaksa Agung ST Burhanuddin 'digoyang' isu dugaan poligami. Bahkan persoalan ini dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat atau LSM.
DPP Manggala Garuda Putih (MGP) ikut berkomentar terkait isu tersebut.
Ketua Umum DPP MGP, H Jhony Hidayat, SH., MH menilai isu itu adalah masalah pribadi dan bukan untuk dikonsumsi publik.
"Kami menilai serangan terhadap pribadi ST Burhanuddin sebagai pribadi ini terlalu sepele dan bukan hal yang penting untuk disoroti," ujar Jhony, Kamis, 4 November 2021.
Ia justru mengajak masyarakat untuk lebih mementingkan prestasi yang diraih ST Burhanuddin selama menjabat sebagai Jaksa Agung.
Menurutnya, banyak yang dilakukannya di tubuh Korps Adhyaksa. Termasuk salah satunya memberantas korupsi.
"Telah banyak kasus korupsi yang ditangani dan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku selama beliau menjadi Jaksa Agung," tambah Jhony.
Selain menyeret para pelaku korupsi atau perampok uang rakyat ke ranah hukum, menurut Jhony, Jaksa Agung berhasil memimpin Kejaksaan menjadi garda terdepan penanganan korupsi.
Bahkan, Kejaksaan berhasil menyelamatkan uang negara dari para koruptor dengan jumlah nilai rupiah yang sangat luar biasa.
"Kalaupun ada yang menyerang atau menyoroti pribadi Jaksa Agung, kami menyakini di belakang semua ini ada aktor para pelaku tindak pindana korupsi yang merasa gerah dengan gencarnya tindakan Jaksa Agung terhadap para pelaku yang hendak merampok uang negara," paparnya.
DPP MGP, ujar Jhony, akan terus mendukung langkah Kejaksaan dalam upaya memberantas segala bentuk perilaku yang akan merugikan keuangan negara dan masyarakat.
"Kami pun memohon kepada seluruh Kejaksaan yang ada di Nusantara harus mampu mendukung program kerja Jaksa Agung demi tegaknya hukum," ajak Jhony.
"Saya yakin masyarakat Indonesia sudah menanamkan kepercayaan terhadap Kejaksaan sebagai salah satu garda terdepan dalam melakukan pencegahan dan penindakan kepada setiap para oknum pejabat yang akan merugikan negara dan masyarakat," tegas Jhony. [Democrazy/galamed]
