DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Mantan politisi PKPI, Teddy Gusnaidi turut mengomentari soal dugaan keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dalam bisnis tes PCR.
Menurutnya, keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dalam bisnis tes PCR bukan merupakan sesuatu yang aneh.
Pasalnya, Luhut Binsar Pandjaitan memiliki saham di perusahaan alat kesehatan (alkes).
“Karena Pak Luhut Binsar Pandjaitan punya saham di perusahaan alkes, lalu beliau dituduh macam-macam,” kata Teddy Gusnaidi melalui akun Twitter-nya, Jumat, 5 November 2021.
“Alasannya karena beliau adalah pejabat publik. Emangnya kenapa kalau pejabat publik punya bisnis? Apakah itu sesuatu yang hina? Atau ini pelampiasan atas ketidakmampuan kalian?,” tambah dia.
Dengan begitu, ia dapat mengklasifikasikan keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dalam bisnis tes PCR sebagai perbuatan yang tidak melanggar hukum.
“Pertanyaan saya, apakah Pak Luhut Binsar Pandjaitan melanggar hukum? mereka jawab tidak,” ujar Teddy Gusnaidi.
“Tapi, ada tapinya, kata mereka, Pak Luhut Binsar Pandjaitan melanggar etika. Saya tanya, etika yang mana? Ya karena dia punya saham di perusahaan Alkes. Apakah itu salah? Mereka jawab tidak,” lanjutnya.
Hal tersebut semakin dipertegas dengan tidak adanya kode etik menteri.
“Tambah lagi belum ada namanya kode etik Menteri, kalau kode etik DPR sudah ada. Jadi dasar penilaiannya menuding Menteri Luhut Binsar Pandjaitan melanggar, tidak ada,” ungkapnya.
Dengan sejumlah alasan tersebut, ia berharap publik tidak merasa alergi dengan pejabat publik yang memiliki bisnis.
“Intinya jangan alergi dan berfikir bahwa pejabat publik punya bisnis itu haram,” pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan telah dilaporkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan tersebut dibuat atas dasar hasil investigasi salah satu media online terkait dugaan keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dalam bisnis tes PCR.
“Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal," ujar Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal saat ditemui wartawan di Gedung KPK, Kamis, 4 November 2021. [Democrazy/galamed]
