DEMOCRAZY.ID - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang tetap menandatangani Keppres tentang peresmian Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2021-2026. Padahal, menurut Margarito, Presiden semestinya taat dan patuh terhadap Undang-Undang. Sebab dalam hal ini, tidak mungkin seorang Presiden tidak mengetahui calon anggota BPK bermasalah. “Seharusnya Presiden tidak meneken Keppres tersebut. Jokowi bisa mencontoh langkah yang dilakukan Presiden SBY pada 2009 yang tidak meneken (Keppres) dua calon anggota BKP bermasalah,” kata Margarito, Selasa (2/11/2021). Pada saat itu, tuturnya, ada dua calon Anggota BPK yang bermasalah dan ditolak oleh Presiden SBY. “Seharusnya Presiden Jokowi berani mengikuti langkah itu, tidak usah meneken Keppres Nyoman Adhi Suryadnyana,” ujar Margarito. Dia menilai tindakan Presiden Jokowi tersebut jelas salah. Presiden tidak boleh hanya demi menjaga hubungan baik dengan DPR, ke...
Heran Jokowi Setujui Anggota BPK Bermasalah, Margarito Kamis: Harusnya Jokowi Mencontoh Sikap SBY
November 02, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang tetap menandatangani Keppres tentang peresmian Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2021-2026. Padahal, menurut Margarito, Presiden semestinya taat dan patuh terhadap Undang-Undang. Sebab dalam hal ini, tidak mungkin seorang Presiden tidak mengetahui calon anggota BPK bermasalah. “Seharusnya Presiden tidak meneken Keppres tersebut. Jokowi bisa mencontoh langkah yang dilakukan Presiden SBY pada 2009 yang tidak meneken (Keppres) dua calon anggota BKP bermasalah,” kata Margarito, Selasa (2/11/2021). Pada saat itu, tuturnya, ada dua calon Anggota BPK yang bermasalah dan ditolak oleh Presiden SBY. “Seharusnya Presiden Jokowi berani mengikuti langkah itu, tidak usah meneken Keppres Nyoman Adhi Suryadnyana,” ujar Margarito. Dia menilai tindakan Presiden Jokowi tersebut jelas salah. Presiden tidak boleh hanya demi menjaga hubungan baik dengan DPR, ke...