DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Ujang Komarudin menyebutkan aturan tes PCR bukan untuk kesehatan, tetapi kepentingan bisnis. Pasalnya, praktek bisnis para oligarki lebih kental dalam aturan tersebut. "Kesehatan yang sudah bercampur dengan bisnis. Jadi kepentingan bisnis, dan bisnisnya lebih banyak,” kata Ujang dihubungi, Rabu (3/11/2021). Menurut Dosen Universitas Al-Azhar itu, jika memang tes PCR untuk kepentingan kesehatan, seharusnya digratiskan. Sebagaimana vaksin Covid-19, semua masyarakat mendapatkan pelayanan gratis dari pemerintah. Apalagi, lanjut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu anggaran untuk beli tes PCR merupakan uang negara. “Kenapa barus berbayar? Kalau untuk kesehatannya mestinya PCR digratiskan, sama seperti vaksin. Karena ada anggarannya juga dari negara,” tutur Ujang. Untuk diketahui, ada dua menteri diduga terlibat dalam permainan harga tes PCR. Kedua menteri tersebut, diantaranya Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Men...
Dua Menteri Bermain Dibalik Mahalnya Tes PCR, Pengamat: Praktek Bisnis Para 'Oligarki' Lebih Kental dalam Aturan!
November 04, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Ujang Komarudin menyebutkan aturan tes PCR bukan untuk kesehatan, tetapi kepentingan bisnis. Pasalnya, praktek bisnis para oligarki lebih kental dalam aturan tersebut. "Kesehatan yang sudah bercampur dengan bisnis. Jadi kepentingan bisnis, dan bisnisnya lebih banyak,” kata Ujang dihubungi, Rabu (3/11/2021). Menurut Dosen Universitas Al-Azhar itu, jika memang tes PCR untuk kepentingan kesehatan, seharusnya digratiskan. Sebagaimana vaksin Covid-19, semua masyarakat mendapatkan pelayanan gratis dari pemerintah. Apalagi, lanjut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu anggaran untuk beli tes PCR merupakan uang negara. “Kenapa barus berbayar? Kalau untuk kesehatannya mestinya PCR digratiskan, sama seperti vaksin. Karena ada anggarannya juga dari negara,” tutur Ujang. Untuk diketahui, ada dua menteri diduga terlibat dalam permainan harga tes PCR. Kedua menteri tersebut, diantaranya Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Men...