DEMOCRAZY.ID - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga turut menyoroti tudingan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dengan bisnis tes PCR untuk Covid-19.
Menurutnya, penjelasan secara langsung harus dilakukan oleh Luhut sendiri dalam kasus ini.
Sebab, jika melalui juru bicara, Jamiluddin khawatir masyarakat kurang percaya.
“Klarifikasi sebaiknya tidak melalui juru bicara Luhut. Klarifikasi seperti ini kerap kurang dipercaya masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Jumat, 5 November 2021.
Bagi Jamiluddin, klarifikasi secara langsung dari mulut Luhut bisa menahan asumsi liar masyarakat.
Pasalnya, asumsi liar masyarakat, kata dia, sangat bisa berpengaruh terhadap kepercayaaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presdien Ma’ruf Amin, maupun personal Jokowi sebagai kepala negara.
“Jadi, Luhut yang seharusnya langsung mengklarifikasi tudingan tersebut. Hal itu akan dapat memulihkan reputasi dan citra diri Luhut bila memang isu yang menerpa dirinya tidak benar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jamiluddin juga menyatakan bahwa rumor Luhut bermain dalam bisnis PCR sebetulnya sudah lama terdengar.
Namun, belum banyak pihak yang berani mengungkapkannya karena takut dikriminalisasi.
Sebelumnya, eks Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto membeberkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Melalui akun Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Kedua menteri ternama ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Edy menyampaikan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.
Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.
Menjawab tudingan tersebut, juru bicara Luhut, yakni Jodi Mahardi menyebutkan bahwa anak buah Jokowi itu tidak mengambil keuntungan pribadi dari kebijakan tes PCR.
Berdasarkan keterangan Jodi, Luhut justru memberikan donasi untuk fasilitas PCR bagi tujuh fakultas kedokteran di Indonesia. [Democrazy/galamed]