DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa mengaku tak ingin militer mengambil tugas lembaga atau kementerian lain dan tetap berpegang pada perundangan.
Hal itu disampaikan Andika saat membuka penyampaian visi misinya dalam uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Sabtu (6/11).
"Bagaimana mengembalikan tugas, yang kita lakukan ini dengan bener-bener berpegang peraturan perundangan. Jangan kelebihan. Dan harapan saya juga tidak akan mengambil sektor kementerian atau lembaga lain," kata dia.
Andika ingin militer menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang TNI.
Dia juga mengeluh, meski tugas TNI telah diatur undang-undang, implementasinya memiliki banyak kelemahan.
"Tugas yang kami laksanakan selama ini sudah diatur UU, detailnya implementasinya banyak kelemahan. Itu yang menjadi prioritas utama saya," kata dia.
Mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) ini juga sedikitnya menyampaikan delapan fokus dalam visinya memperbaiki TNI.
Selain berkeinginan agar TNI menjalankan tugas sesuai UU, dia juga menyorot sejumlah hal, seperti operasi perbatasan, siber, peningkatan peran intelijen, hingga diplomasi militer.
Andika, misalnya, mengungkapkan keinginan agar matra TNI kini bisa lebih serius dengan siber.
Menurut dia, dunia siber adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak dan harus dipelajari.
Selain itu, eks Kepala Dinas Penerangan TNI AD ini juga ingin agar kesatuan antar-matra TNI selalu ditingkatkan agar saling mengetahui kelebihan maupun kekurangan satu sama lain.
Menurut dia, kesatuan antar-matra, apalagi dalam operasi bersama adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.
Sebagaimana diketahui, TNI sempat menurunkan baliho Habib Rizieq di markas FPI daerah Petamburan, Tanah Abang.
Hal tersebut membuat beberapa politisi geram, salah satunya datang dari Fadli Zon.
Ia sempat mempertanyakan kewenangan tugas pokok dan fungsi dari TNI. Dilansir dari akun twitter resminya.
"Apa urusannya Pangdam Jaya memerintahkan mencopot baliho? Di luar kewenangan n tupoksi TNI. Sebaiknya jgn semakin jauh terseret politik, kecuali mau hidupkan lg “dwifungsi ABRI” imbangi “dwifungsi polisi”. [Democrazy/cnn]
