DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menagih utang pajak para wajib pajak (WP) yang berada di luar negeri.
Hal ini seiring berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal, penagihan piutang pajak itu berkaitan dengan program asistensi penagihan pajak global.
Dalam UU HPP mengatur pemberian bantuan penagihan pajak dari negara lain atau yurisdiksi pajak mitra.
Untuk itu, Indonesia juga bisa mengajukan permintaan bantuan penagihan berkaitan permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara atau yurisdiksi mitra.
Namun, piutang pajak yang ditagih harus berdasarkan keputusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan berada di luar negeri.
"Jadi WP yang memiliki piutang pajak yang sudah inkracht keputusan hukum dan dia tinggal di luar negeri, maka kita kerja sama dengan negara tempat ia tinggal tersebut untuk membantu menagih," kata Yon, Jumat (5/11/2021).
Ditjen Pajak sebelumnya memang mengaku kesulitan memburu aset yang menjadi objek pajak di luar negeri sehingga membutuhkan bantuan dengan negara lain yang menjadi mitra.
Lebih lanjut, saat ini ada 13 negera yang sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia, untuk memberikan data WP dalam negeri bersangkutan.
Negara-negara tersebut antara lain Aljazair, Amerika Serikat, Armenia, Belanda, Belgia, Filipina, India, Laos, Mesir, Suriname, Yordania, Venezuela, dan Vietnam.
Akan tetapi, Yon mengatakan, apabila ketiga belas negara tersebut memiliki WP yang mangkir dan tinggal di Indonesia, maka Ditjen Pajak bisa membantu menagihnya.
"Nah, selama ini tidak bisa dieksekusi karena aturan di kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan itu," jelasnya.
Ia mencontohkan, jika terdapat WP dengan piutang pajak ke Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat (AS), Ditjen Pajak bisa meminta bantuan otoritas pajak AS menagih utang tersebut.
"Pajak internasional ini yang pertama asistensi penagihan pajak global ini bagian komitmen Indonesia pemerintah untuk berada setara dengan negara lain," kata Yon. [Democrazy/ktv]
