DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Polemik tes PCR sebagai syarat perjalanan sedang jadi sorotan masyarakat kan.
Meski sudah diralat cuma jadi antigen saja, namun publik sudah curiga ada bisnis dibalik PCR, ada cuan dibalik PCR.
Kenapa sih pemerintah ngotot masyarakat wajib tes PCR untuk syarat perjalanan?
Usut punya usut ternyata ada cuan gede di balik PCR, dan yang bermain ini setelah dilacak ada nama para menteri dan bekas menteri di kabinet Jokowi lho.
Cuan PCR Sampai 50 Triliun
Menurut data yang dikutip akun @DalamIstana, cuan perputaran bisnis PCR ini bisa mencapai puluhan triliun lho.
Jadi akun itu menunjukkan sepanjang 2021 saja, Januari-Juli tahun ini, nilai impor tes PCR di Indonesia mencapai Rp6,4 triliun, sedangkan total keuntungan tes PCR itu mencapai Rp30-50 triliun.
“Pengadaan tes PCR itu, cuma 10 persen dilakukan Pemerintah lewat BUMN. Sementara, selebihnya sekitar 80 persen dikendalikan swasta yang jumlahnya tidak lebih dari 10 perusahaan,” kata akun tersebut dikutip Selasa 2 November 2021.
Nah mau tahu siapa perusahaan swasta yang terlibat dalam pengadaan tes PCR?
Salah satunya yang gede adalah PT Genomik Solidaritas Indonesia.
Perusahaan yang berdiri April setahun lalu itu pemegang sahamnya salah satunya adalah perusahaan milik Luhut Pandjaitan lho.
Investor gede di PT Genomik Solidaritas Indonesia yaitu PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi (Luhut Pandjaitan); PT Adaro Tbk (Erick Thohir) dan PT lndika Energy Tbk (Arsjad Rasjid).
Siapa Arsjad Rasjid? Akun ini menuliskan sosok ini bukan orang asing bagi lingkaran Jokowi.
“Arsjad Rasjid dia ini orang dekat K Lurah juga di balik layar,” tulis akun tersebut.
Peran Ki Lurah
Selain PT Genomik Solidaritas Indonesia, ada perusahaan gede lain yang diduga main bisnis PCR yaitu PT Inti Bios Persada Sejahtera.
Nah salah satu pendiri perusahaan ini adalah Mantan Memperindag Enggartiasto Lukito. Dia ini adalah orang Partai Nasdem.
“Sayangnya Ki Lurah tidak berani ambil keputusan untuk menggratiskan tes PCR atau setidaknya mematok harga rendah,” tulis akun ini.
Nah lanjut soal kenapa dulu harga tes PCR itu mahal banget sampai jutaan.
Dan sekarang diturunkan jadi di bawah Rp300 ribu setelah diprotes sana sini.
Menurut akun ini, aslinya petinggi negeri Ki Lurah bisa mematok harga PCR itu gratis tis, tapi Ki Lurah diduga ikut bermain dalam pusaran bisnis PCR.
“Kenapa Ki Lurah tidak pukul rata langsung ke 300-an ribu? di India saja tes PCR gak sampai 100 ribu? disini ada peran Ki Lurah buat memaksimalkan keuntungan mafia tes PCR. meskipun pakai penurunan bertahap ini ya mereka tetap saja untung gede,” katanya.
Diduga Ada Nama Luhut dalam Lingkaran Pejabat yang Terlibat Bisnis PCR
Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diduga ada dalam lingkaran bisnis polymerase chain reaction atau PCR.
Majalah Tempo edisi 1 November 2021 menulis, dua perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut, PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi, tercatat mengempit saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi mengantongi 242 lembar saham senilai Rp 242 juta di GSI.
GSI merupakan perusahaan yang mengelola laboratorium untuk tes PCR. Perusahaan ini memiliki lima cabang di Jakarta.
Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan GSI adalah bentuk solidaritas sosial yang membantu menyediakan tes Covid-19 dalam jumlah besar.
Sejak GSI berdiri pada April 2020, ia mengatakan tak pernah ada pembagian keuntungan kepada pemegang saham.
“Partisipasi Pak Luhut untuk membantu penanganan pada awal pandemi,” katanya.
Kehadiran Luhut di GSI pun disebut-sebut karena ajakan koleganya yang memiliki saham, seperti petinggi PT Adaro Energy dan PT Indika Energy Tbk.
Adapun ihwal dua perusahaan yang diduga terlibat dengan Luhut, Jodi mengatakan bosnya tak memiliki kontrol lagi lantaran sahamnya di bawah 10 persen.
“Jadi kami tidak bisa berkomentar soal PT Toba Bumi Energi,” kata dia.
Pemerintah mendapatkan kritik keras dari masyarakat setelah mewajibkan tes usap itu sebagai syarat perjalanan jarak jauh menggunakan angkutan pesawat.
Dalam waktu dekat, kewajiban PCR akan diperluas untuk transportasi lain dengan dalih mencegah ledakan kasus Covid-19 menjelang akhir tahun.
Kritik mengemuka lantaran selain harga tes PCR masih di atas rata-rata kemampuan warga, syarat ini diterapkan saat angka penyebaran kasus Covid-19 rendah.
Tiga pejabat pemerintah yang mengetahui kebijakan tentang PCR mengatakan persoalan reagen yang akan kedaluwarsa menjadi salah satu penyebab tes usap itu diwajibkan untuk penumpang transportasi umum jarak jauh.
Sejumlah pengusaha telah menyetok alat tes PCR pada saat varian delta melonjak. Namun, reagen memasuki masa kedaluwarsa pada akhir tahun. [Democrazy/hops]
