DEMOCRAZY.ID - Pakar ekonomi Didik J Rachbini meminta agar BPK, DPR, dan Pemerintah turun tangan atas temuan laporan konsorsium media ICIJ soal temuan Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto yang termuat di Pandora Papers. Baik Luhut dan Airlangga disebutkan terpantau melakukan aktivitas usaha di negara bebas pajak. Dalam data ICIJ terungkap bahwa Airlangga sempat mendirikan dua perusahaan cangkang di British Virgin Island (BVI) dan Bahama. Sementara Luhut juga disebut mendirikan perusahaan cangkang di Ekuador, yakni Petrocapital. Menurut Didik J Rachbini, aksi Luhut dan Airlangga merupakan bentuk pelanggaran hukum serius. Bagaimana tidak, keduanya diduga berupaya menyelundupkan pajak lewat perusahaan cangkang yang didirikan di negara suaka pajak. “Ini pelanggaran hukum serius, tak cukup dengan beri keterangan beliau sudah mundur, sementara perusahaanya kan di situ, asetnya masih di situ, perlu diketahui juga bisnis apa yang mereka jalankan, ” katanya di AKI Petang, dikutip Ka
DEMOCRAZY.ID - Pakar ekonomi Didik J Rachbini meminta agar BPK, DPR, dan Pemerintah turun tangan atas temuan laporan konsorsium media ICIJ soal temuan Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto yang termuat di Pandora Papers. Baik Luhut dan Airlangga disebutkan terpantau melakukan aktivitas usaha di negara bebas pajak. Dalam data ICIJ terungkap bahwa Airlangga sempat mendirikan dua perusahaan cangkang di British Virgin Island (BVI) dan Bahama. Sementara Luhut juga disebut mendirikan perusahaan cangkang di Ekuador, yakni Petrocapital. Menurut Didik J Rachbini, aksi Luhut dan Airlangga merupakan bentuk pelanggaran hukum serius. Bagaimana tidak, keduanya diduga berupaya menyelundupkan pajak lewat perusahaan cangkang yang didirikan di negara suaka pajak. “Ini pelanggaran hukum serius, tak cukup dengan beri keterangan beliau sudah mundur, sementara perusahaanya kan di situ, asetnya masih di situ, perlu diketahui juga bisnis apa yang mereka jalankan, ” katanya di AKI Petang, dikutip Ka