DEMOCRAZY.ID - Pemerintah sebelum melakukan revisi Undang Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), harus memiliki tujuan yang jelas terlebih dahulu. Jangan sampai adanya revisi UU BUMN justru semakin memperparah kondisi perekonomian nasional. Demikian disampaikan Ekonom Senior Indef Faisal Basri saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk "RUU BUMN; Refleksi Kritis Terhadap Kedaulatan Ekonomi Nasional" pada Rabu sore (6/10). "Apa peran esensi negara itu apa? Apakah ingin membentuk capitalism state? Atau apa? Itu yang tidak terjawab di RUU BUMN ini," kata Faisal Basri. Menurut Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) ini, pemerintah harus bisa mengejawantahkan bahwa kebutuhan BUMN dalam rangka mewujudkan cita-cita perekonomian nasional sebagaimana termaktub dalam UUD Pasal 33. "Dalam bacaan saya atas UUD Pasal 28 tentang HAM, BUMN ini harus jadi alat fiskal pembangunan nasional," katanya. Selain itu, misi BUMN harus diperbesar dan harus siner...
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah sebelum melakukan revisi Undang Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), harus memiliki tujuan yang jelas terlebih dahulu. Jangan sampai adanya revisi UU BUMN justru semakin memperparah kondisi perekonomian nasional. Demikian disampaikan Ekonom Senior Indef Faisal Basri saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk "RUU BUMN; Refleksi Kritis Terhadap Kedaulatan Ekonomi Nasional" pada Rabu sore (6/10). "Apa peran esensi negara itu apa? Apakah ingin membentuk capitalism state? Atau apa? Itu yang tidak terjawab di RUU BUMN ini," kata Faisal Basri. Menurut Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) ini, pemerintah harus bisa mengejawantahkan bahwa kebutuhan BUMN dalam rangka mewujudkan cita-cita perekonomian nasional sebagaimana termaktub dalam UUD Pasal 33. "Dalam bacaan saya atas UUD Pasal 28 tentang HAM, BUMN ini harus jadi alat fiskal pembangunan nasional," katanya. Selain itu, misi BUMN harus diperbesar dan harus siner...