DEMOCRAZY.ID - Relawan Laskar Rakyat Jokowi (LRJ), melalui tim hukum dan advokasi mempersiapkan sejumlah materi untuk melayangkan surat somasi serta gugatan PTUN kepada PT PLN dan Menteri ESDM. Sekjen LRJ Ridwan Hanafi mengatakan somasi tersebut terkait permasalahan kebijakan yang dinilai mengabaikan arahan presiden yang tertuang dalam Perpres Nomor 4 tahun 2016 J.O. Perpres Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Menurut Ridwan, kedua Perpres tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintahan Presiden Jokowi dalam rangka peningkatan kebutuhan listrik bagi masyarakat Indonesia secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurut Ridwan, Pemerintah melalui peraturan presiden tersebut menugaskan kepada PT PLN (persero) dengan memberikan dukungan berupa penjaminan, percepatan perizinan dan tata ruang, penyediaan tanah serta penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT P
DEMOCRAZY.ID - Relawan Laskar Rakyat Jokowi (LRJ), melalui tim hukum dan advokasi mempersiapkan sejumlah materi untuk melayangkan surat somasi serta gugatan PTUN kepada PT PLN dan Menteri ESDM. Sekjen LRJ Ridwan Hanafi mengatakan somasi tersebut terkait permasalahan kebijakan yang dinilai mengabaikan arahan presiden yang tertuang dalam Perpres Nomor 4 tahun 2016 J.O. Perpres Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Menurut Ridwan, kedua Perpres tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintahan Presiden Jokowi dalam rangka peningkatan kebutuhan listrik bagi masyarakat Indonesia secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurut Ridwan, Pemerintah melalui peraturan presiden tersebut menugaskan kepada PT PLN (persero) dengan memberikan dukungan berupa penjaminan, percepatan perizinan dan tata ruang, penyediaan tanah serta penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT P