DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut sebanyak Rp 450 miliar dana bantuan sosial (bansos) belum cair di Bali. Pernyataan Risma tersebut langsung ditepis oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
"Jadi tidak benar seolah Rp 450 miliar belum cair atau disalurkan ke masyarakat," kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Rabu (20/10/2021).
Dana bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk masyarakat Bali dari Januari sampai September 2021 sebesar Rp 474.101.575.000.
Jumlah itu terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 214.886.775.000 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp 259.214.800.000.
Dewa Mahendra menyebut dana bansos dari Kemensos untuk masyarakat Bali dari Januari sampai Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Untuk periode bulan Januari sampai dengan Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," ujar Dewa Mahendra.
Dewa Mahendra kemudian mengaku bansos untuk periode Juli sampai September 2021 sebagian besar telah disalurkan. PKH dari pagu nominal Rp 73.912.875.000 untuk 106.859 KPM, sudah terealisasi sebesar Rp 71.212.725.000.
Kemudian yang belum cair/belum realisasi sebesar Rp 2.700.150.000 untuk 3.701 KPM. Adapun BPNT dari pagu nominal sebesar Rp 86.620.200.000 untuk 144.367 KPM, sudah terealisasi sebesar Rp 82.748.600.000 untuk 125.009 KPM.
Made menambahkan BPNT yang belum cair/belum terealisasi sebesar Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 Keluarga Penerima Manfaat KPM.
"Jadi bantuan sosial yang belum cair/belum terealisasi pada periode Juli sampai dengan September 2021 sebesar Rp 6.571.750.000 yang terdiri dari Rp 2.700.150.000 dana PKH untuk 3.701 KPM dan dana BPNT Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 KPM," jelasnya.
Menurut Dewa Mahendra, PKH yang belum melakukan pencairan sebanyak 3.701 KPM. Jumlah ini terdiri dari Kabupaten Badung sebanyak 93 KPM, Kabupaten Bangli 733 KPM, Kabupaten Buleleng 297 KPM, Kabupaten Gianyar 16 KPM, Kabupaten Jembrana 55 KPM, Kabupaten Karangasem 920 KPM, Kabupaten Klungkung 121 KPM, Kota Denpasar 36 KPM, dan Kabupaten Tabanan 1.430 KPM.
Kemudian, BPNT yang belum bertransaksi yakni sebanyak 19.358 KPM. Angka itu terdiri dari Kabupaten Badung 460 KPM, Kabupaten Jembrana 2.727 KPM, Kabupaten Tabanan 1.872 KPM, Kabupaten Gianyar 3.563 KPM, Kota Denpasar 741 KPM, Kabupaten Klungkung 1.690 KPM, Kabupaten Bangli 2.807 KPM, Kabupaten Buleleng 2.735 KPM dan Kabupaten Karangasem 2.763 KPM.
Dewa Mahendra menegaskan untuk mempercepat realisasi pencairan dana bansos dari Kemensos, baik PKH maupun BPNT. Menurutnya, Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai bank penyalur dana bansos agar melakukan percepatan pencairan kepada KPM.
"Bapak Gubernur juga meminta bupati/wali kota se-Bali agar membantu/memfasilitasi pencarian dan transaksi oleh KPM selaku penerima bansos," tegasnya.
Selain itu, menurut Dewa Mahendra, KPM diharapkan mempercepat perbaikan atau penyempurnaan data yang diminta oleh bank penyalur agar dana bansos cepat direalisasikan.
KPM juga diminta untuk cepat melakukan transaksi dan pencairan dana bansos sehingga benar-benar bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi COVID-19.
Sebelumnya, Risma meminta pemerintah daerah di Provinsi Bali bergerak cepat mendistribusikan bantuan sosial. Dari data yang ada, yang belum menerima bantuan sekitar 75 ribu KPM.
Di hadapan kepala dinas sosial se-Provinsi Bali, perwakilan Himbara dan para pendamping sosial, Risma menekankan agar sesegera mungkin untuk mencairkan bantuan.
Mantan Wali Kota Surabaya ini menyayangkan adanya data ribuan bantuan yang belum cair.
Menurutnya ini akan berpengaruh terhadap pemulihan perekonomian.
"Kalau sampai ribuan belum menerima bantuan, ini akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Kalau cair minimal bisa beli telur. Beli beras. Ada pergerakan ekonomi pak. Tapi kalau seperti ini, susah Pak," kata Risma seperti dalam siaran pers Kemensos.
Mensos menyatakan perhitungan akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli sampai September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp 450 miliar.
"Ini angka yang luar biasa. Kalau ini bisa kita cairkan, akan sangat membantu pergerakan roda ekonomi," kata Mensos. [Democrazy/detik]
