DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin memasuki usia 2 tahun.
Koalisi partai politik (Parpol) yang semakin gemuk tak luput dari kritikan tajam.
Pakar Hukum Tata Negara Herlambang P. Wiratraman menilai banyaknya parpol yang merapat ke istana tidak terlalu mengejutkan.
Sebab sistem saat ini memang didominasi kepentingan kartel.
"Ketika saya menuliskan artikel Pemilu dan Neo Otoritarianisme di November 2018 yang saya kritik itu adalah sistem. Maksudnya yang dikritik sistem itu apa? Sistem politik yang didominasi oleh kepentingan kartel politik. Nah, ini yang disebut cartelized political system jadi sistem politik kartel," jelas Herlambang saat dihubungi, Rabu (20/10/2021).
"Saya bukan orang pertama yang mengatakan ini ya. Ini sudah ditulis oleh kawan Muhammad Nurhasim dengan istilahnya koalisi kartel. Kemudian Kuskridho Ambardi dari UGM dia menulis tentang cartelized party system. Sementara kalimat yang saya gunakan cartelized political system. Jadi tidak hanya parpol yang kartel itu. Yang kartel itu sampai dalam sistem ketatanegaraan," tambahnya.
Untuk itu, terang Herlambang, dia sekali lagi tidak terkejut dalam 2 tahun Jokowi-Ma'ruf antara legislatif dan eksekutif dalam kekuasaannya selalu satu kata.
"Sekarang DPR sama presiden seiya sekata dalam kekuasaan. Tentu ada yang di luar itu yang menolak. Tapi kekuatan besar dari partai-partai itu kan terserap dalam kekuasaan rezim Jokowi hari ini," papar Herlambang.
Menurutnya, cartelized political system ini kemudian memunculkan politik transaksional.
Untuk itu, ia mengaku tidak heran jika ada menteri yang juga merangkap sebagai ketua partai.
"Jadi sistem politik kartel itu memang dipenuhi oleh apa yang ditulis sejumlah ilmuwan sebagai politik transaksional di dalam ketatanegaraan. Nah, politik transaksional itu. Ya tentu jatah kekuasaan itu tak terhindarkan," tandasnya. [Democrazy/detik]
