DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Analis Kebijakan Publik, Said Didu memberikan penjelasan terkait ‘utang tersembunyi’ Indonesia ke China.
Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang diunggah di kanal Youtube miliknya pada Kamis, 7 Oktober 2021.
“Jadi begini, yang dimaksud utang tersembunyi adalah utang yang tidak tercatat secara langsung baik oleh negara maupun si pemberi utang. Itu tersembunyi dalam laporan apa pun,” ujar Said Didu, dikutip dari kanal Youtube MSD.
Dia pun memberikan contoh sederhana terkait ‘utang tersembunyi’ yang dimiliki Indonesia dari China.
“Sebagai contoh sederhana saja, utang kereta api, PT KAI itu belum tercatat karena mereka mendapatkan penyertaan modal melalui negara atau utang ke bank tapi sebenarnya adalah dalam rangka membiayai proyek China,” tutur Said Didu.
Dia menambahkan bahwa bank memberikan pinjaman atas jaminan Pemerintah Indonesia, sehingga dampaknya juga akan dirasakan oleh Pemerintah Indonesia.
“Jadi istilahnya utang gelap itu utang yang tidak dicatat atau tercatat dalam neraca, tapi itu jelas sumbernya dari China. Itu sedikit taktik China untuk menyembunyikan. Kita tahu bahwa China sekarang sudah menjadi kreditur terbesar di dunia,” ucap Said Didu.
Selain itu, dia juga mengungkapkan konsekuensi yang akan ditanggung Pemerintah, jika tidak bisa melunasi utang gelap tersebut.
“Jadi saya katakan yang dimaksud utang gelap adalah utang yang tidak tercatat pada neraca negara maupun neraca perusahaan, tapi dibalik itu China punya hak untuk mengeksekusi apabila terjadi tidak mampu membayar,” kata Said Didu.
Dia menjelaskan bahwa utang tersembunyi atau utang gelap tersebut merupakan strategi China untuk menguasai dunia.
“Dari mana utang gelap itu? Ini adalah strategi China untuk menguasai dunia lewat OBOR, one bet one road, itulah kenapa banyak sekali negara terjebak utang dengan China,” ujar Said Didu.
Menurutnya, semua negara yang terjebak utang tersembunyi dengan China, selalu berkaitan dengan infrastruktur dan energi.
“Hanya dua yang dia pegang, dan memang sudah menyatakan bahwa apabila gagal membayar, maka infrastruktur dan energi itu akan diambil alih oleh China untuk dikelola atau meminta kompensasi lain,” tutur Said Didu. [Democrazy/pk-ry]
