DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Negeri Vanuatu kembali menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua di Sidang Umum PBB.
Pernyataan ini dibantah keras oleh perwakilan Indonesia dalam forum international itu.
Menanggapi hal itu Diplomat asal Indonesia Sindy Nur Fitry membantah semua tudingan Vanuatau soal Papua.
Bahkan menyebut ini bisa menjadi sumber pertikaian baru.
"Vanuatu terus menggunakan forum ini .. dan terus melanjutkan agresi dengan niat buruk dan bermotif kepada Indonesia. Kami dengan keras menolak tuduh palsu, tidak berdasar dan pernyataan keliru yang terus dilontarkan Vanuatu," katanya dalam sidang PBB, Minggu (26/9/2021).
"Mereka menciptakan harapan palsu, kosong , dan memicu konflik, dengan nyawa masyarakat sebagai ganjaran."
Bahkan Sindy mempertanyakan pemahaman Vanuatu tentang hak asasi manusia (HAM), hingga bisa memberikan tudingan itu. Ditegaskannya negeri itu melakukan 'pemelintiran fakta'.
"Vanuatu mencoba membuat dunia terkesan dengan apa yang di sebut kepedulian terhadap HAM, tapi kenyataanya versi HAM mereka dipelintir dan tidak menyebut tindakan teror yang tidak manusiawi dan keji yang dilakukan kelompok separtasi bersenjata," jelasnya.
Sindy mengatakan Vanuatu sengaja menutup mata ketika kelompok separatis bersenjata membunuh perawat, petugas kesehatan, guru, pekerja bangunan, dan aparat penegak hukum.
Mereka adalah orang yang mendedikasikan hidupnya untuk orang Papua.
"Saat orang tidak bersalah ini dibantai kenapa Vanuatu hanya diam?," katanya lagi.
Vanuatu juga diketahui membantu mengadvokasi gerakan separatisme dengan kedok keprihatinan terhadap hak asasi manusia.
Vanuatu juga terus berulang kali mencoba mempertanyakan status papua sebagai bagian dari Indonesia.
Menurut Sindy ini melanggar tujuan dan prinsisp piagam PBB dan bertentangan dengan Deklarasi Prinsip Hukum Internasional Tentang Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antar negara.
"Kami tidak bisa membiarkan pelanggaran terjadi berulang kali terhadap piagam PBB ini berlanjut di forum," ujarnya.
Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman Weibur meminta PBB untuk mengunjungi Papua.
Bahkan menyebut ada pelanggaran HAM secara luas di Papua Barat.
"Forum Pasifik dan pemimpin ACP diantara pemimpin lainnya telah meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kantor Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua Barat dan memberikan penilaian independen," katanya. [Democrazy/cnbc]
