TNI-Polri Bisa Jadi Gubernur, KontraS: Kami Takut Orba Bakal Bangkit Lagi

DEMOCRAZY.ID - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mengkhawatirkan dwifungsi TNI-Polri yang telah dihapus pascareformasi akan bangkit kembali.  Hal itu merespons pemerintah yang membuka opsi penunjukan TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2024. Wakil Koordinator Kontras Arif Nur Fikri khawatir TNI-Polri terlalu banyak mencampuri urusan sipil. Menurutnya, hal itu pernah terjadi para era Orde Baru (Orba). "Salah satu alasan dulu dwifungsi ABRI dihapuskan karena saat itu ABRI itu terlalu sibuk mengurus urusan sipil ketimbang mengurus bagaimana tupoksinya dia yang diamanatkan undang-undang. Jangan sampai ini terulang kembali," kata Arif saat dihubungi, Sabtu (25/9). Arif menyampaikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah tegas mengatur penunjukan penjabat kepala daerah.  UU Pilkada menyebut penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya.  Adapun penjabat bupati dan wali kota berasal dari pejabat pimp